Sentilan Bima Arya: Mengapa Banyak Kepala Daerah Masih ‘Gagap’ Ekonomi Kreatif dan Kemandirian Fiskal?

UpdateKilat — Di tengah deru ambisi menuju Indonesia Emas 2045, sebuah kritik tajam sekaligus ajakan kolaborasi muncul dari pucuk kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara terbuka menyoroti sebuah fenomena yang selama ini menjadi ganjalan bagi akselerasi pembangunan di daerah: ketidakpahaman para kepala daerah terhadap potensi riil ekonomi kreatif.

Dalam suasana penuh semangat di Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) V BPD HIPMI Jawa Barat yang digelar di Gedung Daan Mogot Pusdikif, Kota Bandung, Bima Arya melontarkan pandangan yang cukup provokatif namun beralasan. Menurutnya, masih banyak pemimpin di tingkat wilayah yang terjebak dalam pola pikir birokrasi konvensional, sehingga gagal menangkap peluang dari sektor-sektor non-ekstraktif yang justru sedang menjadi primadona dunia saat ini.

Read Also

Misteri Lonjakan Harta Nadiem Makarim: Jejak Korupsi Chromebook dan Tuntutan Fantastis Rp 5,6 Triliun

Jurang Pemahaman di Balik Kursi Kekuasaan

Bima Arya tidak menampik bahwa ada jarak yang cukup lebar antara dinamika pasar di lapangan dengan pemahaman para pemangku kebijakan di daerah. Ia melihat bahwa sektor-sektor seperti kuliner, fashion, desain grafis, hingga industri digital seringkali hanya dipandang sebelah mata sebagai pelengkap, bukan sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya banyak tahu dengan teman-teman HIPMI yang masuk di wilayah ekonomi kreatif, kuliner, dan lain-lain. Karena kepala daerah itu sering kali tidak mengerti. Jadi saya sampaikan ini agar teman-teman bisa membantu para kepala daerah supaya mereka lebih kreatif dan inovatif,” ungkap Bima dengan nada lugas. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menyadari adanya stagnasi kreativitas di tingkat regional yang perlu segera dipecah.

Read Also

Integritas Tanpa Manipulasi: Kisah Muklisin, Personel PPSU yang Melawan Arus ‘Akal Imitasi’

Kondisi ini, jika dibiarkan, akan membuat daerah terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari pusat (DAU/DAK) tanpa mampu menciptakan ekosistem finansial yang mandiri. Padahal, kemandirian fiskal adalah kunci utama agar sebuah daerah bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa harus ‘menunggu petunjuk’ dari Jakarta.

Mencari Sumber Pembiayaan Alternatif: Melampaui APBD

Salah satu poin krusial yang ditekankan Bima Arya dalam forum tersebut adalah mengenai urgensi diversifikasi sumber pembiayaan. Selama ini, banyak daerah yang merasa ‘tangan terikat’ karena keterbatasan APBD. Padahal, dunia keuangan modern telah menawarkan berbagai instrumen yang bisa dimanfaatkan jika kepala daerah memiliki pengetahuan dan kemauan politik yang kuat.

UpdateKilat merangkum beberapa skema pembiayaan alternatif yang didorong oleh Wamen Dagri untuk segera dieksplorasi oleh pemerintah daerah:

Read Also

Dilema Subsidi Avtur Haji 2026: Antara Niat Baik Presiden dan Sandungan Undang-Undang

• Crowd Financing: Menggalang pendanaan dari masyarakat luas untuk proyek-proyek publik yang menyentuh kepentingan bersama.
• Alternative Financing: Memanfaatkan instrumen pasar modal atau pinjaman lunak dari lembaga internasional yang fokus pada pembangunan daerah.
• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan skema bagi hasil yang saling menguntungkan.
• Optimalisasi Aset Daerah: Mengubah aset-aset tidur milik pemda menjadi ruang produktif, seperti pusat inkubasi bisnis atau destinasi wisata kreatif.

Pemanfaatan skema ini bukan sekadar soal mencari uang, melainkan soal bagaimana membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanpa transparansi dan inovasi, investasi daerah akan sulit berkembang.

Sinergi HIPMI dan Implementasi Program Strategis Nasional

Tantangan kepala daerah saat ini tidak hanya terbatas pada urusan lokal, tetapi juga bagaimana mereka mampu menjadi ujung tombak bagi keberhasilan program strategis nasional. Bima Arya menyebutkan beberapa pilar penting dalam visi Asta Cita yang memerlukan tangan dingin para pemimpin daerah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Sekolah Rakyat, hingga revitalisasi Koperasi Desa.

Di sinilah peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi sangat vital. Sebagai wadah para pengusaha muda yang lincah dan melek teknologi, HIPMI diharapkan mampu menjadi ‘jembatan pengetahuan’ bagi para kepala daerah. Kolaborasi ini diharapkan bisa memastikan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi justru menjadi pemantik ekosistem industri pangan lokal yang berkelanjutan.

“Enggak ada pemerintahan yang bisa jalan sendirian, semuanya harus kolaborasi. Walaupun hari ini kolaborasi saja tidak cukup. Sekarang adalah eranya co-creation,” tegas Bima. Istilah co-creation ini merujuk pada level kerja sama yang lebih dalam, di mana pemerintah dan pengusaha duduk bersama sejak tahap perencanaan, pengujian ide, hingga pelaksanaan di lapangan.

Belajar dari Keberhasilan Kota Jambi

Untuk memberikan gambaran nyata bahwa transformasi itu mungkin dilakukan, Bima Arya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi. Kota ini dinilai berhasil memadukan optimalisasi program prioritas nasional dengan inovasi lokal yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Hasilnya cukup impresif: angka pengangguran berhasil ditekan secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi merangkak naik melampaui rata-rata regional. Keberhasilan Jambi membuktikan bahwa ketika seorang kepala daerah mau membuka diri terhadap masukan inovatif dan berani melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan ekonomi, maka peluang-peluang baru akan terbuka lebar dengan sendirinya.

Menuju Indonesia Emas 2045: Menjemput Bonus Demografi

Menutup paparannya, Bima Arya mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak pada mereka yang lambat. Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia saat ini adalah pedang bermata dua. Jika dikelola dengan baik melalui ekonomi kreatif dan penguatan SDM, Indonesia akan terbang tinggi. Namun, jika kepala daerah masih ‘gagap’ dan enggan berinovasi, bonus ini justru bisa menjadi beban sosial yang berat.

Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon politik, melainkan target nyata yang membutuhkan keselarasan gerak antara pusat dan daerah. Dengan mendorong kepala daerah untuk lebih ‘melek’ ekonomi kreatif dan menggandeng pengusaha muda dalam semangat co-creation, optimisme untuk melihat daerah-daerah di Indonesia tumbuh mandiri secara fiskal kini terasa lebih nyata dari sebelumnya.

Kini bola ada di tangan para pemimpin daerah. Akankah mereka terus terjebak dalam zona nyaman birokrasi, atau berani melompat bersama para pengusaha muda demi masa depan daerah yang lebih cerah? UpdateKilat akan terus mengawal transisi penting ini.