Dilema Subsidi Avtur Haji 2026: Antara Niat Baik Presiden dan Sandungan Undang-Undang

UpdateKilat — Rencana ambisius pemerintah untuk mengalihkan beban kenaikan biaya avtur penerbangan haji 2026 ke bahu negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini tengah memicu diskusi hangat di ruang publik. Meski secara finansial negara diklaim mampu, sebuah tembok besar bernama regulasi hukum kini berdiri tegak menghalangi niat baik tersebut.

Menjaga Kantong Jemaah, Menantang Aturan

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Presiden secara tegas menginginkan agar lonjakan biaya bahan bakar pesawat tidak menjadi beban tambahan bagi para jemaah. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026), Dahnil memastikan bahwa secara postur anggaran, pemerintah sebenarnya sanggup menanggung selisih tersebut.

Read Also

Gebrakan Global dari Bali: Menteri Agus Andrianto Buka WCPP 2026, Usung Visi Keadilan yang Menyembuhkan

Namun, masalah muncul ketika usulan ini dibenturkan dengan koridor hukum yang berlaku. “Persoalannya, apakah langkah ini aman secara hukum? Kami tidak ingin niat baik ini justru menjadi bumerang di kemudian hari,” ungkap Dahnil. Berdasarkan penelusuran tim anggaran haji, kebijakan ini berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Benturan dengan UU Haji dan Umrah

Dalam aturan yang ada, seluruh komponen biaya haji, termasuk fluktuasi kenaikan ongkos penerbangan, seharusnya ditanggung melalui skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sumber dananya pun sudah ditentukan, yakni melalui hasil investasi dana kelolaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penggunaan APBN secara langsung untuk pos ini dinilai belum memiliki landasan yuridis yang kuat.

Read Also

Invasi “Monster” Amazon di Jakarta: Mengapa Ikan Sapu-Sapu Lebih Mengancam Ketimbang Piranha?

“Jika tidak selaras dengan undang-undang, kami tidak memiliki keberanian untuk mengeksekusi dana APBN. Kami sangat membutuhkan bantalan hukum yang kokoh agar kebijakan ini kredibel,” tegas Dahnil di hadapan para wakil rakyat.

Perppu Jadi ‘Senjata’ Pamungkas?

Merespons kegamangan pemerintah, para legislator di Senayan mendesak adanya langkah cepat agar instruksi Presiden tidak sekadar menjadi wacana yang menggantung. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai situasi kenaikan dana avtur yang tak terduga ini bisa dikategorikan sebagai kondisi force majeure atau keadaan darurat.

Menurut Marwan, perlindungan terhadap jemaah haji 2026 harus menjadi prioritas utama. “Jangan biarkan keputusan ini mengambang. Jika Presiden sudah memberikan arahan agar jemaah tidak terbebani, maka itu adalah komando yang harus dicarikan jalannya. Dalam kondisi luar biasa, apa pun bisa dilakukan,” tuturnya dengan nada optimis.

Read Also

Sentilan Satire di Senayan: Anggota DPR Sebut Pemuda Pancasila Lebih Populer Ketimbang BPIP

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyodorkan solusi konkret untuk mengatasi kebuntuan ini. Ia menyarankan agar Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum darurat.

“Cantolan hukumnya harus jelas. Karena ini menyangkut penggunaan uang negara dan kondisi yang mendesak, maka Perppu haji adalah jawaban paling logis. Presiden punya wewenang untuk itu guna menjamin kelancaran ibadah jemaah tanpa melanggar aturan,” pungkas Wachid menutup sesi rapat tersebut.