Skandal Korupsi Chromebook: Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah Resmi Divonis 4,5 Tahun Penjara

UpdateKilat — Tabir gelap dalam proyek digitalisasi pendidikan di Indonesia akhirnya mulai tersingkap dengan kepastian hukum. Mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2020, Mulyatsyah, secara resmi dijatuhi hukuman kurungan penjara. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, majelis hakim menilai Mulyatsyah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Putusan ini menjadi sorotan tajam publik, mengingat besarnya dana yang dikelola untuk memajukan kualitas pendidikan namun justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Perkara ini menjadi salah satu preseden buruk dalam sejarah pengelolaan anggaran pendidikan di era kepemimpinan Nadiem Makarim, di mana pengawasan internal kementerian tampaknya gagal membendung ambisi segelintir oknum.

Read Also

Imbas Kecelakaan di Bekasi Timur, Penumpang KA Purwojaya Terlantar: Cek Cara Refund Tiket 100 Persen

Detail Vonis dan Denda bagi Terdakwa

Majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto Abdullah menyatakan bahwa Mulyatsyah telah melanggar prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Dalam amar putusannya pada Kamis (30/4/2026), hakim menetapkan hukuman yang cukup signifikan bagi sang mantan pejabat tersebut.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mulyatsyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda sejumlah Rp 500 juta,” tegas Hakim Purwanto Abdullah saat membacakan putusan di ruang sidang. Angka ini mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipikul oleh terdakwa atas kerugian besar yang dialami negara.

Tak hanya berhenti pada kurungan badan, hakim juga memberikan sanksi denda yang harus segera dibayarkan. Apabila terdakwa tidak sanggup melunasi denda sebesar Rp 500 juta tersebut, maka hukuman Mulyatsyah akan ditambah dengan kurungan penjara selama 120 hari sebagai pengganti (subsider).

Read Also

Visi Besar Prabowo Subianto: Menjadikan Indonesia Raksasa Otomotif Dunia Melalui National Champion

Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti Miliaran Rupiah

Salah satu poin paling krusial dalam vonis ini adalah kewajiban pembayaran uang pengganti. Hakim menilai ada aliran dana yang dinikmati oleh terdakwa yang harus dikembalikan ke kas negara demi memulihkan kerugian finansial yang timbul akibat skandal korupsi Chromebook ini.

Mulyatsyah dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,28 miliar. Majelis hakim memerintahkan agar pembayaran ini segera diselesaikan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika komitmen ini tidak dipenuhi, maka negara memiliki hak penuh untuk menyita seluruh harta benda milik terdakwa guna dilelang sebagai penutup kerugian negara tersebut.

Read Also

Insiden Jakarta Blackout: Drama Evakuasi 10 Penumpang Terjebak di Lift MRT Lebak Bulus

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.280.000.000 dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari terdakwa sebelumnya,” tambah hakim. Jika harta bendanya pun tidak mencukupi, maka hukuman penjara tambahan sudah menanti Mulyatsyah sebagai bentuk pertanggungjawaban final.

Dinamika Persidangan: Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan

Meski hukuman 4,5 tahun terasa berat, kenyataannya angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut agar Mulyatsyah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai peran Mulyatsyah sangat krusial dalam memuluskan proyek yang merugikan negara dalam skala triliunan rupiah tersebut.

Perbedaan durasi hukuman ini seringkali menjadi perdebatan di ruang publik, namun majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri, termasuk hal-hal yang meringankan seperti sikap kooperatif selama persidangan atau pengembalian sebagian dana yang telah disita sebelumnya. Kendati demikian, publik berharap agar hukuman ini tetap memberikan efek jera bagi para pelaku kasus korupsi di sektor pelayanan publik.

Kerugian Negara Fantastis: Proyek Digitalisasi yang Berujung Sia-Sia

Berdasarkan laporan audit dan fakta persidangan, kasus ini mencatatkan angka kerugian negara yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 2,18 triliun. Kerugian ini terbagi menjadi dua klaster utama dalam program besar Kemendikbudristek tersebut.

• Program Digitalisasi Pendidikan: Mencatatkan kerugian sekitar Rp 1,56 triliun. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk memfasilitasi siswa dengan teknologi terkini justru menguap karena praktik penggelembungan harga dan prosedur yang menyimpang.
• Pengadaan Chrome Device Management (CDM): Nilai kerugian pada sektor ini mencapai 44,05 juta dolar AS atau setara dengan Rp 621,39 miliar. Fakta yang paling menyakitkan adalah hakim menilai pengadaan CDM ini tidak diperlukan dan sama sekali tidak memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan kita.

Keputusan pengadaan teknologi yang tidak tepat guna ini menjadi bukti nyata bagaimana perencanaan anggaran di tingkat kementerian seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan lapangan, melainkan hanya sebagai alat untuk menyerap anggaran demi keuntungan oknum tertentu.

Jaringan Pelaku: Dari Direktur hingga Staf Khusus

Mulyatsyah bukanlah satu-satunya aktor dalam drama panjang korupsi pendidikan ini. Ia bekerja dalam sebuah jaringan yang melibatkan pejabat tinggi lainnya di lingkungan Kemendikbudristek. Salah satu nama yang sudah lebih dulu menerima vonis adalah Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar (SD) periode 2020-2022, yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Selain itu, nama mantan staf khusus Nadiem Makarim, Jurist Tan, juga muncul dalam berkas perkara. Namun, hingga saat ini Jurist Tan masih berstatus sebagai buron dan tengah diburu oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, sosok Ibrahim Arif alias Ibam tengah menghadapi proses hukum yang jauh lebih berat. Ibam dituntut oleh jaksa dengan hukuman penjara selama 22,5 tahun karena perannya yang dianggap sangat dominan dalam mengatur jalannya proyek koruptif ini.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik dan Pendidikan

Kasus korupsi yang menjerat para anak buah Kemendikbudristek ini telah mencederai kepercayaan guru, siswa, dan orang tua murid di seluruh pelosok negeri. Di saat banyak sekolah di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan akses listrik dan internet, dana triliunan rupiah justru dihambur-hamburkan untuk perangkat yang manfaatnya diragukan.

Kedepannya, kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap setiap proyek pengadaan barang dan jasa, terutama yang melibatkan teknologi digital dengan nilai kontrak jumbo. Tanpa transparansi yang kuat, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui teknologi hanya akan menjadi ladang basah baru bagi para koruptor yang ingin memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.

UpdateKilat akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk proses hukum terhadap Nadiem Makarim yang saat ini tengah berjalan di persidangan terpisah, guna memastikan keadilan ditegakkan hingga ke akar-akarnya.