Aksi May Day 2026: Aliansi Gebrak dan KASBI Siap Kepung DPR, Tegaskan Perlawanan Terhadap Kooptasi Kekuasaan

UpdateKilat — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada tahun 2026 dipastikan akan diwarnai oleh gelombang aksi massa yang masif di jantung ibu kota. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) secara resmi mengonfirmasi kehadiran mereka di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk konsistensi dalam menyuarakan hak-hak pekerja di tengah dinamika politik dan ekonomi yang dianggap kian memojokkan kelas buruh.

Menolak Manisnya ‘May Day Fiesta’ demi Independensi Perjuangan

Keputusan untuk memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI bukanlah tanpa alasan yang kuat. Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa kehadiran mereka di sana adalah simbol independensi gerakan rakyat. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa Gebrak dan KASBI memilih jalan yang berbeda dengan perayaan bertajuk ‘May Day Fiesta’ yang direncanakan berlangsung di Monas.

Read Also

Seskab Teddy Kritik Fenomena ‘Inflasi Pengamat’: Sebut Data Ngawur dan Picu Kecemasan Publik

Menurut Sunarno, acara yang digelar di Monas cenderung sarat dengan narasi mainstream yang seolah-olah menunjukkan keharmonisan antara penguasa dan pekerja. Namun, bagi KASBI, realitas di lapangan berbicara sebaliknya. “Kami tidak bergabung dalam May Day Fiesta di Monas bersama presiden. Kami melihat acara tersebut berpotensi menjadi ajang kooptasi kekuasaan yang mengaburkan persoalan riil buruh,” tegas Sunarno dalam keterangan tertulisnya yang diterima tim redaksi.

Ia menambahkan bahwa kondisi perburuhan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah skema labour market flexibility atau fleksibilitas pasar kerja. Skema ini dianggap mengancam jaminan kepastian kerja dan mengikis status hubungan kerja yang selama ini diperjuangkan oleh para buruh. Dengan berada di depan gerbang parlemen, mereka berharap suara kritis ini tidak teredam oleh hiruk-pikuk seremoni formalitas.

Read Also

Dedikasi Terakhir bagi Pahlawan Pendidikan: TASPEN Salurkan Santunan Rp283 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta

Sorotan Terhadap Tren Militerisme dan Kriminalisasi Aktivis

Selain persoalan ekonomi dan status kerja, aksi May Day 2026 ini juga membawa isu demokrasi yang lebih luas. Gebrak dan KASBI menaruh perhatian serius pada apa yang mereka sebut sebagai kembalinya gaya militerisme dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Sunarno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pendekatan represif yang kerap digunakan untuk menghadapi kritik dari masyarakat.

“Dalam dua tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana perbedaan pandangan seringkali dijawab dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat,” ungkapnya. Baginya, Hari Buruh adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pemerintah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan setiap bentuk pembungkaman suara kritis merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

Read Also

Kabar Gembira! Transjakarta Cari 1.000 Pramudi Mikrotrans di Jakarta Barat, Simak Persyaratan dan Keuntungannya

Sentimen ini bukan tanpa dasar. Banyaknya laporan mengenai penangkapan aktivis dan tindakan represif aparat dalam berbagai konflik agraria serta perburuhan menjadi bensin yang membakar semangat para pengunjuk rasa untuk tetap turun ke jalan meskipun ada ajakan untuk merayakannya dengan cara yang lebih ‘lunak’.

Sepuluh Tuntutan Utama: Dari Upah Layak Hingga Solidaritas Internasional

Untuk memastikan aksi ini memiliki arah yang jelas, Aliansi Gebrak dan KASBI telah merumuskan sepuluh poin tuntutan utama yang akan diteriakkan di hadapan para wakil rakyat. Tuntutan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya terbatas pada sektor industri. Berikut adalah rincian tuntutan tersebut:

• Revisi UU Ketenagakerjaan: Mendesak segera diwujudkannya UU Ketenagakerjaan yang benar-benar pro terhadap buruh. Hal ini merupakan tindak lanjut pascaputusan MK 168 terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang selama ini dianggap cacat prosedur dan substansi.
• Reformasi Sistem Pengupahan: Menuntut penghapusan disparitas upah antarwilayah dan pemberlakuan upah layak nasional yang adil serta bermartabat bagi kaum buruh di seluruh pelosok negeri.
• Kepastian Status Kerja: Mendesak penghapusan sistem outsourcing, kerja kontrak (PKWT) yang berkepanjangan, kemitraan palsu, serta praktik pemagangan yang bersifat eksploitatif.
• Perlindungan Buruh Perempuan dan Disabilitas: Menuntut ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190 guna menjamin ruang kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan seksual.
• Kesejahteraan Pekerja Sektor Jasa: Memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform (ojol dan kurir), serta pekerja medis dan kesehatan yang seringkali terabaikan hak-hak normatifnya.
• Stop PHK Masal: Mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan segala bentuk pemberangusan serikat buruh (union busting).
• Layanan Dasar Gratis: Menuntut pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis serta layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan rakyat tanpa terkecuali.
• Tegakkan Supremasi Sipil: Menuntut penghentian militerisme, stop kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, dan pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap karena memperjuangkan hak-hak masyarakat.
• Reforma Agraria Sejati: Mendesak penghentian penggusuran tanah rakyat atas nama proyek strategis nasional dan menjalankan pembagian lahan yang adil bagi petani kecil.
• Solidaritas Global: Menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan rakyat di Palestina, Iran, Venezuela, dan Kuba sebagai bentuk solidaritas internasional melawan penindasan.

Harapan di Balik Aksi Massa

Aksi yang akan digelar pada 1 Mei mendatang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kebijakan kesejahteraan buruh di Indonesia. Para peserta aksi menyadari bahwa tantangan di depan mata semakin berat, terutama dengan adanya otomatisasi industri dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, dengan kesatuan barisan antara buruh, mahasiswa, petani, dan elemen rakyat lainnya, mereka yakin suara perubahan akan tetap terdengar nyaring.

Melalui aksi ini, Gebrak dan KASBI ingin mengirimkan pesan kuat kepada pemerintah dan parlemen bahwa buruh bukan sekadar instrumen produksi, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak atas kehidupan yang layak. Dinamika di depan Gedung DPR RI nanti akan menjadi ujian bagi kualitas demokrasi kita: apakah aspirasi rakyat akan didengarkan atau justru kembali menemui tembok tebal kekuasaan.

Bagi masyarakat yang akan melintasi area Gatot Subroto dan sekitarnya, dihimbau untuk mengantisipasi adanya pengalihan arus lalu lintas. Sementara itu, pihak keamanan diharapkan dapat mengawal jalannya aksi dengan pendekatan yang humanis dan mengedepankan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum.