Laporan Eksklusif Komnas HAM: Membedah 6 Tragedi Kemanusiaan di Papua Sepanjang 2025-2026

UpdateKilat — Kondisi keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Tanah Papua kembali menjadi sorotan tajam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja merilis laporan komprehensif mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan mendalam terhadap serangkaian insiden yang mengguncang Bumi Cendrawasih sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Laporan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari luka mendalam yang masih menyelimuti masyarakat di wilayah paling timur Indonesia ini.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam keterangannya menegaskan bahwa setidaknya terdapat enam kasus menonjol yang memerlukan atensi nasional segera. Kasus-kasus ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari konflik agraria akibat proyek strategis nasional hingga kekerasan bersenjata yang merenggut nyawa warga sipil tak berdosa. Penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan adanya akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang seringkali terabaikan di tengah eskalasi konflik Papua.

Read Also

Krisis Kesehatan Generasi Muda: Angka Cuci Darah di Indonesia dan Malaysia Melonjak Tajam

1. Prahara Lahan di Papua Selatan: Proyek Strategis vs Hak Masyarakat Adat

Kasus pertama yang menjadi sorotan utama adalah konflik lahan masif yang terjadi di Provinsi Papua Selatan. Komnas HAM menemukan adanya benturan kepentingan yang tajam di lima kampung masyarakat adat, yakni Kampung Soa (Distrik Tanah Miring), Kampung Blandinkakayo/Sermayam (Distrik Jagebob), Kampung Onggari dan Domande (Distrik Tanah Miring), serta Kampung Wanam (Distrik Ilwayab), Kabupaten Merauke.

Akar masalah dari konflik ini adalah implementasi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Meskipun bertujuan untuk kedaulatan pangan, masuknya perusahaan-perusahaan besar ke wilayah adat tersebut dilakukan tanpa dialog yang memadai. Anis Hidayah menjelaskan bahwa kehadiran proyek-proyek ini cenderung represif dan mengabaikan prinsip PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan).

Read Also

Polemik Kasus Bea Cukai: Jubir KPK Budi Prasetyo Tanggapi Santai Laporan Faizal Assegaf ke Polda Metro

“Kami menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hingga hak atas identitas budaya. Masyarakat merasa terintimidasi di tanah mereka sendiri,” tegas Anis. Kondisi ini memperparah kerentanan masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan dan alam untuk kelangsungan hidup mereka.

2. Tragedi di Kampung Dolog: Saat Senjata Bicara di Tengah Keributan

Bergeser ke Kabupaten Asmat, Komnas HAM mencatat insiden memilukan pada 27 September 2025. Seorang warga sipil bernama Irenius Baotaipat tewas setelah terkena timah panas yang dilepaskan oleh anggota Satgas 123/Rajawali di Kampung Dolog, Distrik Agats. Insiden ini bermula dari keributan yang dipicu oleh pengaruh minuman keras, namun respon yang diberikan aparat dianggap sangat tidak proporsional.

Read Also

Tragedi di Jalur Perlintasan Bekasi: KAI Dirikan Posko Informasi dan Hentikan Sementara Jadwal Perjalanan Jalur Jawa

Selain satu korban jiwa, tiga warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serpihan peluru. Komnas HAM secara tegas menyatakan bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran hak untuk hidup. Lembaga ini pun telah mendesak Pangdam XXIV/Mandala Trikora untuk melakukan proses hukum yang transparan dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) prajurit di lapangan, terutama dalam memahami kearifan lokal agar tidak mudah terpancing menggunakan kekuatan mematikan.

3. Teror di Udara: Penembakan Pilot Smart Air di Boven Digoel

Keamanan sektor transportasi udara, yang merupakan urat nadi logistik di Papua, turut terancam. Komnas HAM menemukan fakta mengerikan terkait kematian pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel. Serangan brutal ini dilakukan oleh kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo.

Berdasarkan investigasi, kedua korban mengalami luka tembak di kepala dan luka sayat senjata tajam. Motif di balik serangan ini adalah kecurigaan tak berdasar bahwa kru pesawat membantu operasional aparat keamanan. Ironisnya, Bandara Koroway Batu saat itu sama sekali tidak memiliki pengamanan yang memadai. Komnas HAM mendesak Polri untuk segera menangkap pelaku dan memperkuat pengamanan di bandara-bandara perintis dengan melibatkan personel Orang Asli Papua (OAP).

4. Gugurnya Tenaga Kesehatan di Tambrauw dan Dampak Penyisiran

Salah satu kasus paling tragis terjadi pada 16 Maret 2026 di Kabupaten Tambrauw, di mana dua tenaga kesehatan (nakes) menjadi korban pembunuhan berencana oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Penyerangan ini diduga dilakukan dari area yang telah dipersiapkan sebagai lokasi logistik dan senjata.

Dampak dari peristiwa ini pun berbuntut panjang. Operasi penyisiran yang dilakukan oleh TNI/Polri pasca-kejadian di Distrik Bamusbama dan Fef menyebabkan 12 orang ditangkap, di mana 11 di antaranya diduga mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibebaskan. Akibat ketakutan, gelombang pengungsian masyarakat dari Kampung Banfooth tak terelakkan. Komnas HAM saat ini tengah merampungkan rekomendasi hukum terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam aksi penyisiran tersebut.

5. Kerusuhan Dogiyai: Lingkaran Kekerasan yang Tak Berujung

Di Kabupaten Dogiyai, tepatnya pada 31 Maret 2026, kematian seorang anggota polisi bernama Bripda Jufentus Edowai (JE) memicu reaksi berantai yang destruktif. Aparat Polres Dogiyai merespons kematian rekan mereka dengan melakukan penyisiran menggunakan gas air mata dan peluru tajam, serta merusak properti warga.

Tindakan ini dibalas dengan amuk massa yang menyerang Polsek Kamuu dan Polres Dogiyai menggunakan panah dan batu. Hasilnya sangat memprihatinkan: 5 warga sipil meninggal dunia, 2 polisi terluka, dan puluhan kendaraan serta bangunan hangus terbakar. Komnas HAM menekankan pentingnya Kapolda Papua Tengah untuk mengevaluasi personelnya dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan tokoh masyarakat setempat untuk memutus rantai dendam.

6. Operasi Militer di Puncak: Korban Anak dan Perempuan Berjatuhan

Kasus keenam yang baru saja terjadi pada pertengahan April 2026 berlokasi di Kabupaten Puncak. Dalam kurun waktu tiga hari (13-15 April), operasi penindakan terhadap TPNPB-OPM oleh TNI mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari pihak sipil. Tercatat 15 orang meninggal dunia, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan.

Lebih menyedihkan lagi, terdapat korban luka-luka yang mencakup 3 orang anak-anak. Situasi di Kampung Pagame dan Kampung Kembru masih sangat mencekam, dengan akses bantuan kemanusiaan yang masih terbatas. Komnas HAM meminta semua pihak, baik TNI-Polri maupun TPNPB-OPM, untuk menahan diri dan menjamin keamanan bagi petugas kemanusiaan yang hendak masuk memberikan pertolongan medis serta logistik bagi warga terdampak.

Refleksi dan Harapan untuk Papua

Rangkaian peristiwa kelam sepanjang 2025 hingga awal 2026 ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua masih memerlukan evaluasi total. Pelanggaran HAM yang terus berulang bukan hanya merugikan para korban, tetapi juga semakin menjauhkan rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Kehadiran negara melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) seharusnya membawa kesejahteraan, bukan justru menjadi sumber konflik baru yang meminggirkan hak-hak adat.

Komnas HAM terus berkomitmen untuk mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas. Diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat untuk tidak hanya melihat Papua dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan dialog yang jujur, kedamaian di Tanah Papua akan tetap menjadi cita-cita yang sulit digapai.