Temuan Mengejutkan Sidak BGN: Dapur Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat Mirip ‘Goa’ dan Tak Layak

UpdateKilat — Sebuah fakta memprihatinkan terungkap dalam agenda inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik, menemukan sejumlah fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang jauh dari kata layak untuk mengelola program strategis nasional.

Investigasi Mendadak: Dapur di Dalam ‘Goa’

Dalam penelusuran yang dilakukan pada Selasa malam, 7 April 2026, Nanik mendapati pemandangan yang mengejutkan di SPPG Tani Mulya 3, Kecamatan Ngamprah. Dapur yang seharusnya menjadi tempat higienis untuk mengolah Makan Bergizi Gratis tersebut justru beroperasi di sebuah bangunan rumah yang dialihfungsikan secara ekstrem.

Bangunan tersebut memiliki struktur tiga lantai yang menjorok ke bawah tanah. Nanik menggambarkan kondisi interiornya menyerupai goa dengan akses tangga yang sangat terjal tanpa dilengkapi pengaman atau pegangan di sisinya. Pembagian ruangannya pun sangat tidak ideal: lantai dasar terbawah digunakan sebagai area penerimaan bahan baku, lantai kedua untuk proses memasak, sementara lantai yang sejajar dengan permukaan tanah digunakan sebagai area pemorsian.

Read Also

Invasi Ikan Sapu-Sapu di Kawasan Bundaran HI Berhasil Diredam, 6 Karung Hama Diangkut Petugas

Pelanggaran Standar Operasional yang Janggal

Temuan ini memicu tanda tanya besar mengenai proses kurasi awal fasilitas SPPG. Menurut Nanik, pada masa awal pelaksanaan program, aturan mengenai spesifikasi dapur sangatlah ketat. Bahkan, perbedaan ketinggian lantai sebesar 10 cm saja seharusnya menjadi alasan kuat untuk tidak meloloskan sebuah bangunan.

“Mengapa ini bisa lolos? Kondisinya sangat janggal jika melihat ketatnya petunjuk pelaksanaan yang kita miliki,” tegas Nanik dalam acara Pengarahan dan Evaluasi di Bandung Barat, Rabu (8/4/2026), sebagaimana dilaporkan oleh tim lapangan kami.

Selain masalah struktur bangunan di Ngamprah, tim Badan Gizi Nasional juga menemukan kondisi serupa di Colameng dan Citeureup, Cimahi. Dapur-dapur tersebut hanya menempati rumah warga seluas 150 meter persegi yang dipaksakan berfungsi sebagai fasilitas produksi pangan skala besar. Akibatnya, alur kerja menjadi berantakan:

Read Also

Skandal Manipulasi Foto AI di JAKI, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sanksi Tegas dan Nomor Aduan Khusus

• Ruang pemorsian yang sangat sempit dan tidak memadai secara sanitasi.
• Tidak tersedianya gudang peralatan dapur maupun tempat penyimpanan wadah makanan (ompreng).
• Area pencucian bahan pangan yang bercampur dengan aktivitas lain.
• Alur logistik yang buruk, di mana pintu masuk bahan baku, tempat pencucian wadah kotor, hingga jalur keluar makanan matang menggunakan satu pintu yang sama.

Dampak Terhadap Pengawasan dan Kualitas SDM

Keterbatasan ruang ini membawa dampak domino terhadap manajemen operasional. Fasilitas penunjang seperti loker relawan dibuat seadanya, sementara ruang istirahat untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sama sekali tidak tersedia. Kondisi ini memaksa para penanggung jawab harus menyewa kamar kost di luar area dapur.

Read Also

Prabowo Subianto: Indonesia Adalah Kunci Energi Asia Timur, Setara Pentingnya dengan Selat Hormuz

Hal inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai celah dalam pengawasan. Karena tidak tinggal di lokasi, para pengawas seringkali tidak berada di tempat saat proses memasak berlangsung, sehingga kontrol terhadap kualitas dan kebersihan kualitas pangan menjadi sangat lemah.

Reformasi Insentif dan Standarisasi Tahun 2026

Menyikapi temuan ini, pemerintah melalui BGN berjanji akan melakukan perombakan total mulai tahun 2026. Fokus utama tidak lagi hanya pada kuantitas makanan, tetapi juga pada standarisasi infrastruktur dapur dan kualitas sumber daya manusia di lapangan.

Salah satu langkah radikal yang akan diambil adalah penghapusan sistem insentif rata. Jika sebelumnya setiap dapur mendapatkan insentif flat sebesar Rp6 juta, ke depannya besaran insentif akan disesuaikan dengan luas bangunan dan kualitas fasilitas yang disediakan. “Tidak adil jika dapur berkualitas tinggi seluas 400 meter persegi disamakan dengan dapur yang sempit dan kurang higienis,” pungkas Nanik.

Transformasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program Bandung Barat dan wilayah lainnya benar-benar menghasilkan asupan gizi yang aman dan layak bagi generasi penerus bangsa.