Langkah Inklusif Bajang Toni: Membedah Inovasi Sistem Siaga Bencana Ramah Disabilitas di NTB

UpdateKilat — Selama bertahun-tahun, dalam narasi kebencanaan nasional, kelompok penyandang disabilitas hampir selalu ditempatkan sebagai objek atau sekadar angka dalam daftar korban. Mereka kerap dianggap sebagai kelompok yang paling tak berdaya saat bumi berguncang atau air bah menerjang. Namun, sebuah revolusi paradigma tengah terjadi di bumi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sana, para penyandang disabilitas tidak lagi menunggu untuk diselamatkan; mereka justru berdiri di garis depan sebagai arsitek sistem keselamatan yang inklusif.

Adalah Lalu Ahmad Fatoni, atau yang lebih karib disapa Bajang Toni, sosok yang menjadi motor penggerak di balik transformasi ini. Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB, Toni membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk merancang strategi mitigasi yang canggih. Bersama dukungan program SIAP SIAGA—sebuah kemitraan strategis antara Australia dan Indonesia—Bajang Toni merajut asa untuk memastikan tidak ada satu pun nyawa yang tertinggal saat bencana menyapa.

Read Also

Berakhir Damai Lewat Restorative Justice: Mengulas Tuntas Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron di Menteng

Memecah Stigma Melalui Pemberdayaan Nyata

Kisah ini bukan sekadar tentang teknologi, melainkan tentang martabat. Dalam banyak kasus penanggulangan bencana, perencanaan sering kali dibuat tanpa melibatkan mereka yang paling terdampak. Bajang Toni menyadari bahwa untuk menciptakan sistem yang benar-benar bekerja bagi kaum difabel, maka kaum difabel sendirilah yang harus merumuskannya. Paradigma “nothing about us without us” (tidak ada sesuatu untuk kami tanpa keterlibatan kami) benar-benar diimplementasikan di sini.

Perjalanan panjang ini dimulai pada Maret 2024. Saat itu, SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan krusial yang mempertemukan berbagai organisasi penyandang disabilitas, akademisi, serta birokrat dari BPBD NTB. Dari pertemuan tersebut, lahir sebuah kesepakatan untuk membentuk Pokja Gedsi (Gender Equality and Social Inclusion). Kelompok kerja ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan laboratorium ide untuk menciptakan lingkungan yang tangguh bencana.

Read Also

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Bakal Limpahkan Berkas Gus Yaqut Usai Musim Haji 2026 Selesai

“Kami bertemu untuk bersepakat. Awalnya kami membentuk Pokja Gedsi sebagai langkah awal menyatukan visi,” kenang Toni saat ditemui di Kantor Pusdalops BPBD NTB. Semangat kolektif ini kemudian bermuara pada peluncuran resmi ULD BPBD Provinsi NTB pada 3 Desember 2024, sebuah momentum yang bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Kehadiran unit ini menandai babak baru di mana penyandang disabilitas diakui sebagai subjek aktif dalam manajemen risiko bencana.

Transformasi Kapasitas: Dari Awam Menjadi Ahli

Menariknya, di awal pembentukan ULD, tantangan terbesar bukanlah infrastruktur, melainkan terminologi. Bajang Toni mengakui bahwa dunia kebencanaan memiliki bahasa teknisnya sendiri yang awalnya terasa asing bagi teman-teman disabilitas. Istilah-istilah seperti mitigasi struktural, manajemen risiko partisipatif, hingga kontingensi sempat menjadi kendala komunikasi.

Read Also

Dedikasi Terakhir bagi Pahlawan Pendidikan: TASPEN Salurkan Santunan Rp283 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta

Namun, proses edukasi yang intensif mengubah segalanya. Melalui serangkaian pelatihan dan penguatan kapasitas, para pengurus ULD mulai menguasai seluk-beluk manajemen bencana. Mereka kini mampu memberikan masukan strategis dalam rapat-rapat perencanaan daerah. Kapasitas yang mumpuni ini menjadikan mereka mitra sejajar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

“Setelah kapasitas kami dikuatkan, kami merasa cukup percaya diri untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem informasi dan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat,” tambah Toni dengan nada bangga. Kepercayaan diri ini menjadi modal penting dalam mengawal implementasi kebijakan di lapangan.

Presisi Data: Fondasi Keselamatan di Titik Koordinat

Salah satu pencapaian paling revolusioner dari tim yang dipimpin Toni adalah pemetaan data terpilah. Selama ini, data penyandang disabilitas sering kali bersifat umum dan tidak memberikan gambaran nyata di lapangan. ULD BPBD NTB mengubah cara kerja tersebut dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang kemudian divalidasi secara mandiri.

Sejauh ini, pemetaan intensif telah dilakukan di tiga wilayah krusial: Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Data yang dikumpulkan sangat mendalam, mencakup:

• Tingkat kerentanan (disabilitas ringan, sedang, hingga berat).
• Identitas dan keberadaan pengasuh atau pendamping utama.
• Titik koordinat geografis tempat tinggal yang presisi.
• Kebutuhan alat bantu khusus saat proses evakuasi.

Toni menjelaskan bahwa pembedaan kategori disabilitas sangat menentukan efektivitas respons darurat. “Disabilitas berat dan sedang adalah prioritas utama kami. Mereka membutuhkan bantuan lingkungan terdekat atau petugas evakuasi untuk bisa keluar dari zona bahaya. Tanpa data koordinat yang tepat, proses penyelamatan akan terlambat,” tegasnya.

Integrasi Teknologi dan Aplikasi Siaga NTB

Visi besar Bajang Toni tidak berhenti pada pendataan manual. Data-data vital tersebut kini telah diintegrasikan ke dalam ekosistem digital Pemerintah Provinsi NTB. Fitur disabilitas kini tersedia secara khusus pada aplikasi Siaga NTB dan laman resmi kebencanaan daerah. Ini adalah langkah besar menuju teknologi siaga bencana yang inklusif di Indonesia.

Dengan integrasi ini, pusat kendali operasi (Pusdalops) dapat melihat secara real-time di mana saja posisi warga rentan saat sebuah peringatan dini gempa atau banjir dikeluarkan. Hal ini memungkinkan tim reaksi cepat untuk langsung bergerak ke titik-titik koordinat tersebut tanpa harus membuang waktu untuk melakukan pencarian manual di tengah kepanikan bencana.

Integrasi data ini juga mencakup fase prabencana, seperti sosialisasi evakuasi mandiri, serta fase pascabencana yang meliputi pemenuhan hak-hak pemulihan dan rehabilitasi. Semua dirancang secara komprehensif agar siklus hidup penyandang disabilitas tetap terjamin kualitasnya meski dalam situasi darurat.

Membangun Resiliensi dan Harapan Masa Depan

Apa yang dilakukan oleh Bajang Toni dan ULD BPBD NTB adalah sebuah cetak biru bagi provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa inklusi sosial bukan sekadar jargon politik, melainkan strategi penyelamatan nyawa yang nyata. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi, NTB kini menjadi mercusuar bagi penanggulangan bencana yang humanis.

Tentu saja, perjalanan belum usai. Masih banyak wilayah di NTB yang perlu dipetakan, dan tantangan alam akan selalu ada. Namun, dengan fondasi data yang kuat dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas, harapan untuk meminimalisir korban jiwa menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Bajang Toni telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan berarti ketidakmampuan; ia justru menjadi energi baru untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan peduli.

Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan adalah hak setiap warga negara, tanpa kecuali. Di bawah naungan sistem yang dirancang dengan hati dan logika, NTB kini melangkah lebih pasti dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.