Mendedah Fakta Ketegangan Munas NU 2026: Benarkah Rais Aam Menolak Lirboyo Jadi Tuan Rumah Muktamar?

UpdateKilat — Atmosfer khidmat di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, mendadak berubah menjadi palagan adu argumen yang panas. Perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang seharusnya berlangsung dengan penuh kesejukan, justru diwarnai oleh drama ketegangan saat membahas agenda krusial: penentuan tuan rumah Muktamar NU mendatang.

Awal Mula Letupan Ketegangan di Sidang Pleno

Ketua PWNU Kalimantan Utara, Alwan Saputra, yang hadir langsung di lokasi, memberikan kesaksian mendalam mengenai kronologi yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, bibit ketegangan mulai muncul saat sidang pleno memasuki pembahasan rekomendasi dari Komisi Organisasi. Fokus utamanya adalah menentukan di mana gelaran akbar Muktamar NU pada Agustus 2026 akan dilaksanakan.

Read Also

Hantavirus Mengintai Indonesia: Menelisik Sejarah, Gejala, dan Ancaman Fatalitas yang Mencapai 40 Persen

Sebagai organisasi Islam terbesar, penentuan lokasi Muktamar bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah soal kesiapan logistik, nilai historis, hingga akomodasi bagi ribuan nahdliyin yang akan hadir. Dalam pembahasan awal di tingkat komisi, muncul lima kandidat kuat yang diusulkan oleh berbagai wilayah. Kelima daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, Jawa Barat, dan salah satu mercusuar pendidikan Islam di Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Namun, Alwan menekankan bahwa hingga sidang pleno dimulai, belum ada kesepakatan bulat atau konsensus final di tingkat komisi. Oleh karena itu, mandat pembahasan diserahkan kepada tim perumus untuk kemudian dimintakan persetujuan akhir dalam forum tertinggi, yakni sidang pleno.

Read Also

Skandal Kecurangan UTBK 2026 Terbongkar di Hari Pertama, Panitia Temukan Joki hingga Alat Canggih

Insiden ‘Ketok Palu’ yang Prematur

Dinamika organisasi mulai memanas ketika KH Ahmad Asrori, selaku pimpinan sidang pleno, membawa hasil kerja tim perumus ke hadapan peserta. Di sinilah letak pangkal masalahnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, pimpinan sidang dianggap melakukan tindakan yang terlalu terburu-buru dengan langsung mengetuk palu untuk mengesahkan salah satu usulan tuan rumah.

“Begitu hasil tim perumus dibawa ke forum, belum sempat para peserta memberikan tanggapan atau tanda persetujuan secara kolektif, palu sudah diketuk. Ini yang memicu gelombang interupsi,” ungkap Alwan kepada awak media pada Rabu (24/6/2026). Langkah tersebut dinilai mencederai mekanisme persidangan yang seharusnya mengedepankan musyawarah mufakat.

Para peserta yang merasa hak suaranya belum didengar langsung bereaksi. Ruangan yang dipenuhi para kiai dan ulama tersebut seketika riuh dengan protes. Mereka menilai mekanisme formal organisasi belum dijalankan secara utuh, sehingga keputusan yang dihasilkan dianggap cacat secara prosedural.

Read Also

Mengurai Benang Kusut Korupsi Kuota Haji: Langkah Strategis KPK Menambal Celah Hukum demi Keadilan Jemaah

Aksi Intimidasi di Tengah Forum Ulama

Ketegangan tidak berhenti pada adu argumen. Suasana semakin mencekam ketika friksi verbal berubah menjadi konfrontasi fisik yang hampir pecah. Alwan menyayangkan adanya aksi sekelompok orang yang dipimpin oleh Nuruzzaman, yang dikenal sebagai pendukung KH Yahya Cholil Staquf, yang merangsek maju menghampiri para peserta yang melakukan interupsi.

Laporan dari lokasi menyebutkan adanya nada ancaman, teriakan, hingga ajakan untuk baku pukul yang ditujukan kepada peserta sidang. Hal ini tentu menjadi noda dalam forum resmi yang seharusnya menjunjung tinggi adab dan tradisi luhur para kiai. “Sangat disayangkan, ada upaya intimidasi dan ancaman berkelahi di saat banyak kiai sepuh yang hadir dan mengikuti jalannya sidang. Ini bukan cerminan dari tradisi musyawarah kita,” tambah Alwan dengan nada prihatin.

Intervensi Bijak Rais Aam PBNU

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali dan berpotensi merusak marwah organisasi, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, mengambil langkah tegas. Beliau segera mengambil alih jalannya persidangan untuk mendinginkan suasana dan mengembalikan ketertiban.

Dalam arahannya, Kiai Miftachul Akhyar meminta agar keputusan yang baru saja disahkan melalui ketukan palu tersebut dibatalkan. Dasar pertimbangannya sangat kuat: prosedur persidangan belum diselesaikan dengan benar. Beliau memandang bahwa keputusan sebesar penentuan tuan rumah Muktamar tidak boleh lahir dari proses yang tergesa-gesa dan melompati tahapan musyawarah.

“Rais Aam hanya ingin mengembalikan sidang pada relnya. Beliau meminta pembatalan karena mekanismenya belum tuntas, bukan karena hal lain,” tegas Alwan mencoba meluruskan spekulasi yang berkembang liar di luar forum.

Klarifikasi: Tidak Ada Penolakan Terhadap Lirboyo

Pasca insiden tersebut, beredar narasi yang menyebutkan bahwa Rais Aam menolak Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar NU 2026. Menanggapi hal ini, Alwan Saputra secara tegas membantahnya. Ia menilai narasi tersebut adalah pelintiran informasi yang berbahaya dan berpotensi mengadu domba antarkiai dan institusi PBNU.

“Perlu kami luruskan secara jernih, sama sekali tidak benar Kiai Miftachul Akhyar menolak Lirboyo. Fokus beliau adalah pada aspek formal-prosedural sidang pleno. Beliau ingin agar forum dimintai pendapatnya terlebih dahulu secara sah, baru kemudian disahkan. Jadi, ini soal tata tertib, bukan soal suka atau tidak suka pada tempat tertentu,” paparnya panjang lebar.

Alwan juga memperingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak mempolitisasi dinamika ini untuk mendiskreditkan posisi Rais Aam. Baginya, menjaga kehormatan Rais Aam sama pentingnya dengan menjaga hubungan baik dengan pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo.

Menatap Masa Depan Muktamar dengan Niat Baik

Sebagai salah satu tokoh yang vokal dalam Munas-Konbes kali ini, Alwan berharap agar seluruh warga nahdliyin tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang sepihak. Ia mengajak semua elemen NU untuk melihat persoalan ini sebagai dinamika demokrasi internal yang harus diselesaikan dengan kepala dingin.

Menurutnya, hingga saat ini penetapan tuan rumah Muktamar NU 2026 masih dalam proses pematangan kembali agar sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku. Ia berharap siapa pun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin PBNU pasca Muktamar, dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih teduh dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

“Mari kita doakan agar proses menuju Muktamar ini berjalan lancar. Siapa pun pemimpinnya nanti, ikhtiar kita adalah membawa perahu besar Nahdlatul Ulama ini menjadi lebih baik, lebih tenang, dan tentu saja memberikan kemaslahatan bagi umat serta bangsa Indonesia,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan.

Hingga berita ini diturunkan, suasana di lokasi Munas-Konbes telah berangsur kondusif, meski pembahasan mengenai detail teknis tuan rumah masih terus digodok oleh tim yang lebih representatif untuk menghindari gesekan serupa di masa mendatang.