Krisis Kepercayaan di Depok: Buntut Banjir Menahun, Pengurus RT dan RW Kompak Mundur Massal

UpdateKilat — Pemandangan tak biasa menghiasi dinamika sosial di Kota Depok belakangan ini. Sebuah gelombang protes yang tidak lagi sekadar teriakan di jalanan, melainkan aksi nyata pengunduran diri massal para pemangku jabatan akar rumput, mengguncang Kampung Benda, Cipayung. Akibat merasa aspirasi mereka terkait penanganan banjir terus diabaikan, sejumlah pengurus RT dan RW secara simbolis menyerahkan mandat mereka kembali kepada pemerintah daerah, menandai puncak kejengkelan warga terhadap krisis lingkungan yang tak kunjung usai.

Aksi ini bukanlah tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, warga di wilayah tersebut harus berjibaku dengan genangan air yang merendam hunian mereka setiap kali hujan turun. Pemicu utamanya adalah penyempitan aliran Kali Pesanggrahan yang diperparah oleh longsoran sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Kondisi ini menciptakan situasi di mana warga merasa ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka dari bencana tahunan.

Read Also

Transparansi Pangan Nasional: Mentan Amran Ajak Publik Kawal Langsung Stok Beras 4,9 Juta Ton

Simbol Perlawanan: Pengembalian Stempel Massal

Kejenuhan warga mencapai titik nadir ketika enam ketua RT dan satu ketua RW di Kampung Benda memutuskan untuk menanggalkan jabatan mereka. Langkah ini diambil bukan sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab, melainkan sebagai protes keras terhadap lambannya respons Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah banjir depok yang kian memprihatinkan.

Atmaja, salah satu Ketua RT yang turut mengundurkan diri, mengungkapkan bahwa keputusan ini adalah hasil kesepakatan bersama sebagai bentuk dukungan moral kepada warga yang terdampak langsung. Menurutnya, selama ini pihak RT dan RW menjadi sasaran keluhan warga, namun mereka tidak memiliki kekuatan eksekusi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pengembalian stempel secara simbolis menjadi sinyal bahwa birokrasi di tingkat paling bawah telah lumpuh akibat kegagalan kebijakan di tingkat atas.

Read Also

WNA Pakistan Bikin Onar Pakai Bambu di Ciledug, Begini Langkah Tegas Imigrasi Tangerang

Dengan mundurnya para pengurus ini, layanan administrasi di tingkat lingkungan kini mengalami kekosongan. Atmaja menegaskan bahwa mulai saat ini, warga yang membutuhkan layanan surat-menyurat atau administrasi kependudukan lainnya diminta langsung menuju kantor Kelurahan Cipayung. Ini adalah pukulan telak bagi efektivitas pelayanan publik di wilayah tersebut, yang memaksa pemerintah kota untuk segera turun tangan.

TPA Cipayung: Bom Waktu Lingkungan yang Meledak

Akar permasalahan di Kampung Benda berpusat pada kondisi TPA Cipayung yang sudah lama melebihi kapasitas (overcapacity). Gunungan sampah yang menjulang tinggi seringkali mengalami longsor, terutama saat intensitas hujan tinggi. Material sampah inilah yang kemudian masuk ke aliran Kali Pesanggrahan, menyebabkan sedimentasi parah dan penyempitan jalur air.

Read Also

Grace Natalie Hadapi Pelaporan Bareskrim Sendirian: Simak Alasan Mengapa PSI Tak Beri Bantuan Hukum

Ketika volume air meningkat, sungai tidak lagi mampu menampung debit air karena tersumbat limbah padat. Akibatnya, air meluap dengan cepat ke pemukiman warga di sekitar jalur sungai. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada solusi permanen yang terlihat di lapangan, sehingga warga merasa kebijakan yang diambil selama ini hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh inti persoalan.

Respons Wali Kota dan Janji Normalisasi

Menyadari eskalasi protes yang kian memanas, Wali Kota Depok, Supian Suri, segera melakukan peninjauan lapangan pada Senin (11/5/2026). Kehadirannya di Jembatan Jago, Cipayung, dimaksudkan untuk meredam kemarahan warga sekaligus mendengarkan langsung keluhan dari para pengurus RT dan RW yang mengancam mundur. Dalam pertemuan tersebut, Supian menjanjikan sejumlah langkah taktis dan strategis untuk mengatasi masalah ini.

“Jangka pendeknya, dalam waktu dekat barusan saya sudah minta Dinas PUPR untuk segera mengeruk kali agar aliran air kembali lancar,” ujar Supian di hadapan awak media dan warga yang berkumpul di lokasi. Upaya normalisasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung sungai sebelum puncak musim hujan berikutnya tiba.

Selain pengerukan, Supian juga menginstruksikan penebangan pohon-pohon di sepanjang bantaran sungai yang dinilai menghambat arus air. Menurut pantauannya, banyak dahan dan akar pohon yang justru menjadi tempat tersangkutnya sampah, sehingga menciptakan hambatan alami yang memperparah luapan air saat debit tinggi. Langkah ini dianggap krusial agar proses pengerukan oleh alat berat nantinya bisa berjalan lebih leluasa.

Rehabilitasi Jembatan Jago: Solusi Infrastruktur 2026

Masalah lain yang diidentifikasi adalah konstruksi Jembatan Jago yang dianggap terlalu rendah. Saat air sungai naik, kolong jembatan seringkali tersumbat oleh sampah besar dan kayu, yang kemudian membuat air melompat ke jalanan dan masuk ke rumah-rumah warga. Tak hanya itu, kabel utilitas yang semrawut di sekitar jembatan juga turut andil dalam menghambat jalur air.

Sebagai solusi permanen, Wali Kota menargetkan rehabilitasi total Jembatan Jago akan selesai pada akhir tahun ini. Rencananya, jembatan tersebut akan ditinggikan setidaknya dua meter dari posisi saat ini. Dengan peninggian ini, diharapkan sampah yang terbawa arus tetap bisa melintas di bawah jembatan tanpa menyumbat aliran.

“Tahun ini juga jembatannya harus dibereskan, dinaikkan, dan ditinggikan. Ini adalah ikhtiar kami agar warga Kampung Benda dan Pasir Putih tidak lagi dihantui ketakutan setiap kali hujan turun,” tambah Supian. Ia pun meminta komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal tanpa adanya penundaan birokrasi.

Menanti Bukti di Tengah Skeptisisme Warga

Meskipun Wali Kota telah turun langsung dan menjanjikan berbagai perbaikan, sebagian warga masih menunjukkan sikap skeptis. Hal ini wajar mengingat janji-janji serupa sering terdengar di masa lalu namun realisasinya kerap kali terbentur berbagai kendala. Bagi warga Kampung Benda, yang mereka butuhkan saat ini bukanlah sekadar kunjungan pejabat, melainkan alat berat yang benar-benar bekerja dan perubahan signifikan pada sistem drainase mereka.

Keberanian para pengurus RT dan RW untuk mundur menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa partisipasi publik memiliki batas kesabaran. Jika penanganan infrastruktur depok terus dilakukan secara parsial tanpa menyentuh akar masalah sampah di hulu, maka konflik sosial antara warga dan pemerintah diprediksi akan terus berulang.

Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Depok. Apakah proyek normalisasi dan peninggian jembatan ini akan menjadi solusi akhir, ataukah hanya akan menjadi pemadam kebakaran sementara di tengah isu lingkungan yang kian kompleks? Warga Kampung Benda kini hanya bisa bersabar sambil tetap mengawasi setiap jengkal pekerjaan yang dijanjikan, berharap bahwa kali ini, janji tersebut bukan sekadar angin surga di tengah genangan banjir.

Ke depannya, penataan kawasan Cipayung memerlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan pengelolaan sampah yang lebih modern di TPA Cipayung serta penguatan tanggul di sepanjang Kali Pesanggrahan. Tanpa integrasi antar dinas, masalah banjir di wilayah ini akan tetap menjadi beban sejarah yang menghambat kemajuan Kota Depok sebagai kota penyangga ibu kota yang modern.