Tragedi Daycare Yogyakarta: Sari Yuliati Desak Pengusutan Tuntas Atas Kekerasan Terhadap Puluhan Balita

UpdateKilat — Kabar memilukan kembali mengoyak nurani publik, kali ini datang dari sudut kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan, Yogyakarta. Sebuah kasus dugaan kekerasan ekstrem terhadap anak yang terjadi di salah satu fasilitas penitipan anak atau daycare di Kota Pelajar tersebut kini tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Skandal kemanusiaan ini tak pelak memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, secara terbuka menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahannya atas peristiwa yang menimpa puluhan balita tak berdosa ini. Sari menekankan bahwa tindakan biadab yang terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak setelah rumah, adalah sebuah kegagalan sistemik yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ia mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tanpa kompromi dalam membongkar tabir gelap di balik operasional daycare tersebut.

Read Also

DPR Mulai Godok RUU Pemilu: Menakar Ulang Aturan Main Demokrasi Menuju 2029

Jeritan dari Balik Dinding Penitipan Anak: Menguak Tabir Kekelaman di Yogyakarta

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah serangkaian laporan mengenai adanya tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh para peserta didik di sebuah daycare di kawasan Sorosutan, Umbulharjo. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim investigasi kekerasan anak, fasilitas tersebut tercatat menampung sekitar 103 anak. Namun, yang mengejutkan adalah fakta bahwa sekitar 53 di antaranya diduga kuat telah menjadi korban kekerasan fisik hingga perlakuan diskriminatif yang jauh dari standar kelayakan pengasuhan.

Sari Yuliati menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus ini harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana kebejatan ini terjadi dan siapa saja yang harus bertanggung jawab. “Usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami meminta agar proses hukum berjalan secara profesional dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pihak yang terbukti melanggar. Tidak ada ruang toleransi sedikit pun bagi segala bentuk kekerasan terhadap anak di negeri ini,” tegas Sari dalam keterangannya kepada awak media pada Senin (27/4/2026).

Read Also

Krisis Kesehatan Generasi Muda: Angka Cuci Darah di Indonesia dan Malaysia Melonjak Tajam

Langkah Tegas Kepolisian: 13 Tersangka dari Yayasan Resmi Diamankan

Pihak kepolisian bergerak cepat merespons keresahan masyarakat. Pada Jumat, 24 April 2026, petugas dari Polresta Yogyakarta melakukan penggerebekan langsung di lokasi kejadian. Tindakan ini merupakan puncak dari pengumpulan bukti-bukti awal yang menunjukkan adanya praktik pengasuhan yang menyimpang dan cenderung menyiksa fisik maupun mental anak-anak yang dititipkan di sana.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan gelar perkara yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Satreskrim, Kanit, hingga perwakilan Subdit Renakta Polda DIY, status hukum sejumlah orang telah dinaikkan menjadi tersangka. “Hingga saat ini, kami telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka utama. Mereka semua berasal dari struktur internal yayasan yang menaungi daycare Yogyakarta tersebut,” ungkap Eva.

Read Also

Skandal Besar Gas LPG Klaten Terbongkar: Bareskrim Polri Ungkap Kerugian Negara Rp 6,7 Miliar dan Modus ‘Suntik’ yang Khianati Rakyat Kecil

Rincian dari 13 tersangka tersebut mencakup satu orang kepala yayasan, satu orang kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh yang berinteraksi langsung dengan para korban. Meskipun motif di balik tindakan keji ini masih dalam pendalaman penyidik, kepolisian berkomitmen untuk menjerat para pelaku dengan pasal berlapis guna memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga yang dikhianati kepercayaannya.

Momentum Evaluasi Total Sistem Perizinan dan Pengawasan Daycare Nasional

Tragedi di Yogyakarta ini dianggap Sari Yuliati sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk meninjau ulang sistem perizinan dan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh tempat penitipan anak di Indonesia. Penguatan regulasi dianggap sebagai langkah darurat agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.

“Peristiwa tragis ini harus menjadi momentum titik balik bagi perbaikan sistem perlindungan anak kita. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman, layak, dan mampu mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Pengawasan tidak boleh hanya formalitas di atas kertas, tapi harus ada inspeksi mendadak dan mekanisme audit berkala terhadap daycare-daycare yang beroperasi,” lanjut Sari dengan nada bicara yang serius.

Pentingnya Peran Masyarakat dan Kewaspadaan Orang Tua

Di sisi lain, Sari juga memberikan imbauan kepada para orang tua untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih layanan penitipan anak. Ia menyarankan agar orang tua melakukan pengecekan mendalam terhadap rekam jejak pengasuh, fasilitas keamanan seperti CCTV yang dapat diakses secara real-time, hingga testimoni dari orang tua murid lainnya. Masyarakat luas juga diminta untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran atau perilaku mencurigakan di lingkungan sekitar mereka.

“Masyarakat adalah mata dan telinga negara di lapangan. Jika melihat ada yang tidak beres, segera lapor. Kita tidak boleh membiarkan bibit-bibit kekerasan tumbuh subur di lembaga yang mengatasnamakan pendidikan atau pengasuhan,” imbuhnya. DPR RI sendiri berjanji akan terus mengawal perkembangan kasus hukum daycare ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa.

Membangun Kembali Kepercayaan Publik pada Fasilitas Pengasuhan Anak

Kekerasan yang terjadi di Yogyakarta telah menyisakan trauma mendalam, bukan hanya bagi para korban kecil, tetapi juga bagi para orang tua yang kini merasa was-was menitipkan buah hati mereka. Pemulihan trauma bagi 53 anak yang terdampak harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah setempat. Pendampingan psikologis yang berkelanjutan diperlukan agar dampak jangka panjang dari kekerasan ini bisa diminimalisir.

Sari Yuliati menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa anak-anak adalah aset paling berharga bangsa. Investasi terbaik negara bukanlah pada infrastruktur semata, melainkan pada jaminan keamanan dan kenyamanan anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental dan fisik. UpdateKilat akan terus memantau jalannya persidangan dan proses hukum para tersangka guna memastikan transparansi yang dituntut oleh masyarakat luas dapat terpenuhi dengan seadil-adilnya.