“Curhat” Saleh Daulay di Ruang Sidang: Antara Protokoler, Etika Sapaan, dan Strategi Besar Pariwisata Indonesia

UpdateKilat — Suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI yang biasanya dipenuhi dengan perdebatan teknis mengenai kebijakan dan angka-angka anggaran, mendadak berubah menjadi panggung curahan hati yang emosional. Kejadian yang cukup menyita perhatian ini melibatkan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam sebuah rapat kerja yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2026.

Ketegangan yang terjadi bukanlah perihal perbedaan data yang tajam, melainkan sesuatu yang menyentuh ranah etika protokoler dan hubungan antarpersonal antara legislatif dan eksekutif. Saleh Daulay secara terbuka melayangkan protesnya kepada Sang Menteri hanya karena merasa dirinya diabaikan atau tidak disapa saat memasuki ruang persidangan.

Read Also

Kisah Inspiratif Marjono: Dua Dekade Merawat Tradisi Gudeg Bu Sri dan Transformasi Digital di Cileungsi

Sentimen Personal di Tengah Agenda Kenegaraan

Kejadian bermula ketika Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, yang bertindak sebagai pimpinan rapat, memberikan kesempatan kepada Saleh Daulay untuk memberikan catatan akhir atas paparan yang disampaikan oleh Menpar Widiyanti. Momentum tersebut diberikan lebih awal lantaran Widiyanti dijadwalkan harus segera meninggalkan lokasi rapat untuk menghadiri agenda kenegaraan lainnya yang tidak bisa ditunda.

Namun, alih-alih langsung membedah substansi kebijakan pariwisata, Saleh justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mengutarakan rasa kecewanya. Ia merasa ada perlakuan yang berbeda antara dirinya dengan anggota dewan lainnya dalam hal sapaan formal dari pihak kementerian. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat sepele, namun dalam dinamika politik Indonesia, pengakuan dan penghormatan simbolis sering kali menjadi fondasi komunikasi yang krusial.

Read Also

Prakiraan Cuaca Jabodetabek 22 April 2026: Transisi Langit Cerah Menuju Guyuran Hujan di Tengah Ancaman El Nino Godzilla

“Terima kasih sudah hadir semua. Ini karena Bu Menteri mau pergi duluan makanya saya mau bicara, takutnya saya enggak sempat bicara. Karena saya pas masuk tadi tidak disapa, yang disapa malah Pak Lamhot,” ungkap Saleh dengan nada yang mencerminkan rasa heran sekaligus kecewa di hadapan para peserta rapat.

Protes “Tiga Menit” yang Mengagetkan Peserta Rapat

Saleh Daulay menduga bahwa alasan dirinya tidak disapa oleh Menpar adalah karena ia datang sedikit terlambat dari jadwal yang ditentukan. Namun, ia membela diri dengan menjelaskan bahwa keterlambatannya masih dalam batas toleransi yang wajar, yakni tidak lebih dari lima menit. Ia membandingkan kehadirannya dengan kehadiran Lamhot Sinaga, anggota dewan lainnya yang justru mendapatkan sambutan hangat dari Menteri.

Read Also

Misteri Semboyan 35: Analisis Mendalam Upaya Darurat Masinis Argo Bromo Anggrek Sebelum Tragedi Bekasi

“Jadi begitu Pak Lamhot masuk, ‘selamat datang Pak Lamhot’. Jadi saya pas datang tadi, padahal saya terlambatnya tiga menit, empat menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun enggak. Jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri,” lanjut Saleh. Ungkapan “apa salah saya” ini seolah menjadi kritik halus terhadap gaya komunikasi birokrasi yang dianggapnya kurang inklusif terhadap seluruh pimpinan komisi.

Menurut pantauan UpdateKilat, insiden kecil ini sempat membuat suasana hening sejenak. Saleh menegaskan bahwa keluhannya bukan didasari oleh rasa haus akan kehormatan, melainkan lebih kepada kejujuran dalam berinteraksi. Sebagai putra daerah asal Medan, ia mengaku memiliki karakter yang terbiasa bicara apa adanya tanpa ada maksud tersembunyi di balik kata-katanya.

Karakter Terbuka ala Saleh Daulay: “Apa Adanya”

Kepribadian Saleh yang lugas memang sudah lama dikenal di lingkungan Senayan. Dalam rapat tersebut, ia kembali mengingatkan rekan-rekan dan mitra kerjanya mengenai identitas budayanya. “Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itulah yang saya rasakan,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Pernyataan ini seolah ingin mencairkan suasana sekaligus memberikan sinyal kepada Kementerian Pariwisata bahwa hubungan kerja yang baik harus diawali dengan komunikasi interpersonal yang hangat. Dalam konteks kemitraan antara DPR dan Pemerintah, harmoni komunikasi seringkali menjadi pelumas bagi terselesaikannya berbagai hambatan birokrasi yang kompleks.

Menyoroti Alokasi Anggaran Kemenpar Menuju 2027

Setelah meredakan rasa kecewanya, Saleh Daulay kemudian mengalihkan pembicaraan ke substansi utama rapat, yakni mengenai masa depan sektor pariwisata nasional. Salah satu poin krusial yang ia pertanyakan adalah transparansi alokasi anggaran di masing-masing kedeputian di bawah naungan Kementerian Pariwisata untuk tahun anggaran 2026 yang sedang berjalan, serta proyeksi untuk tahun 2027.

Saleh menekankan pentingnya evaluasi riil terhadap setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara. Ia meminta rincian yang jelas mengenai bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan dan penguatan destinasi prioritas. “Masing-masing kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara riil pada 2026 lalu dan gimana ekspektasi dari Kemenpar ini pada tahun 2027,” ucapnya dengan nada serius.

Diskusi mengenai anggaran pariwisata ini menjadi sangat penting mengingat persaingan global di sektor ini semakin ketat. Saleh berharap Kemenpar tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga pada penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata tinggi namun masih minim perhatian.

Rupiah Anjlok: Berkah atau Musibah bagi Pariwisata?

Di balik isu internal ruang rapat, Saleh juga menyoroti fenomena ekonomi makro yang sedang terjadi. Ia mengamati adanya tren peningkatan wisatawan asal Singapura dan Malaysia yang datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk berbelanja. Fenomena ini, menurut Saleh, dipicu oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Meskipun secara angka kunjungan hal ini terlihat positif bagi sektor pariwisata, Saleh memperingatkan adanya ancaman di balik tren tersebut. Ia menilai bahwa lonjakan wisatawan yang hanya didasarkan pada murahnya nilai mata uang bukanlah pertumbuhan yang sehat bagi ekonomi fundamental Indonesia.

“Kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri. Tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental,” ujarnya secara kritis. Menurut Saleh, Indonesia seharusnya dikunjungi karena kualitas destinasinya, bukan sekadar karena daya beli wisatawan asing yang meningkat akibat depresiasi Rupiah.

Tantangan Pariwisata Masa Depan

Melihat dinamika tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Pariwisata memiliki strategi jangka panjang yang lebih kokoh. Saleh Daulay mengingatkan bahwa ketergantungan pada wisatawan dari negara tetangga untuk tujuan belanja jangka pendek bisa menjadi bumerang jika stabilitas ekonomi kawasan terganggu.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih gencar mempromosikan wisata budaya dan alam yang memiliki nilai tambah tinggi (high-value tourism). Dengan demikian, profil wisatawan yang datang adalah mereka yang bersedia membayar lebih untuk pengalaman unik, bukan sekadar pemburu barang murah akibat perbedaan kurs mata uang.

Membangun Sinergi Legislatif dan Eksekutif yang Lebih Harmonis

Kejadian protes Saleh Daulay di awal rapat menjadi pelajaran berharga bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, eksekutif diingatkan untuk tidak mengabaikan etika komunikasi formal dalam forum resmi. Di sisi lain, legislatif juga menunjukkan perannya sebagai pengawas yang tidak hanya memperhatikan angka-angka, tetapi juga kualitas hubungan kemitraan.

Rapat kerja ditutup dengan komitmen dari Komisi VII untuk terus mengawal kebijakan pariwisata agar tetap berada di jalur yang benar. Meskipun diawali dengan “drama” kecil mengenai sapaan, esensi dari pertemuan tersebut tetap tercapai, yakni upaya bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu.

Publik kini menanti bagaimana tindak lanjut dari Kemenpar atas catatan-catatan kritis yang disampaikan oleh Saleh Daulay, terutama terkait efisiensi anggaran dan strategi menghadapi fluktuasi Rupiah yang berdampak pada ekosistem pariwisata nasional. UpdateKilat akan terus memantau perkembangan isu ini langsung dari Gedung Parlemen.