Skandal Jual Beli Titik SPPG di Batam: Polisi Bongkar Penipuan Rp400 Juta Berkedok Program Nasional

UpdateKilat — Di tengah ambisi besar pemerintah pusat untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program gizi nasional, aroma busuk praktik percaloan justru terendus di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebuah skandal penipuan besar-besaran yang mencatut nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru saja dibongkar oleh jajaran kepolisian, mengungkap sisi gelap dari pemanfaatan program strategis negara untuk keuntungan pribadi.

Kasus yang kini menjadi sorotan publik ini melibatkan uang haram senilai Rp400 juta. Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang, yang didukung penuh oleh Polda Kepulauan Riau dan Badan Gizi Nasional (BGN), tengah mendalami dugaan praktik penipuan penjualan dua titik lokasi operasional SPPG yang dijanjikan kepada seorang warga sipil dengan iming-iming keuntungan finansial di masa depan.

Read Also

Wamen LH Diaz Hendropriyono Kawal Proyek PSEL Padang Raya: Targetkan 100 Persen Sampah Terkelola di 2029

Modus Operandi: Mencatut Nama Yayasan dan Jabatan Fiktif

Kejadian ini bermula ketika seorang korban berinisial HO melaporkan kerugian materiel yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim UpdateKilat, HO merasa tertipu oleh seorang pria berinisial HM yang mengaku memiliki akses khusus untuk menentukan titik lokasi pendirian dapur atau unit pelayanan gizi yang dikelola oleh pemerintah. HM menawarkan dua titik strategis di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja dengan mahar masing-masing sebesar Rp200 juta.

Waka Polresta Barelang, AKBP Fadli Agus, dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa terlapor HM melancarkan aksinya dengan mengatasnamakan Yayasan Gema Solidaritas Nusantara. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam, terungkap sebuah fakta mengejutkan. HM ternyata hanyalah sosok yang memegang surat kuasa dari mantan pengurus yayasan yang sudah lama dinonaktifkan.

Read Also

Geger Video ‘Sel Sultan’ di Lapas Cilegon, Kalapas Buka Suara: Kami Tak Ada Pilih Kasih!

“Korban telah menyerahkan uang total Rp400 juta dengan harapan bisa mengelola titik tersebut. Namun, realitanya titik-titik tersebut secara administratif murni milik yayasan, dan HM tidak memiliki kewenangan apapun untuk memindah tangankan atau memperjualbelikannya, apalagi dia bukan bagian dari pengurus aktif saat ini,” ujar AKBP Fadli Agus di hadapan awak media.

Investigasi Mendalam: Titik Lokasi yang Sudah Terisi

Penyelidikan polisi mengungkap bahwa klaim yang disampaikan oleh HM hanyalah isapan jempol belaka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dua lokasi yang dijanjikan kepada korban HO di Bengkong dan Lubuk Baja ternyata sudah dialokasikan kepada pihak lain sejak awal Januari 2026. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menyesatkan korban demi mendapatkan keuntungan materi secara cepat.

Read Also

Prabowo Subianto dan Refleksi Tragedi Marsinah: Membangun Fondasi Indonesia Incorporated demi Keadilan Buruh

Meskipun Yayasan Gema Solidaritas Nusantara memang tercatat mengantongi izin untuk tujuh titik resmi SPPG dari BGN di wilayah Kota Batam, pihak kepolisian dengan tegas menyatakan bahwa para pelaku dalam kasus ini sama sekali tidak memiliki afiliasi organik dengan Badan Gizi Nasional. Ini adalah murni tindak pidana murni yang dilakukan oleh individu yang memanfaatkan celah informasi di masyarakat.

“Kami tegaskan kembali, tidak ada hubungan struktural maupun fungsional antara pelaku dengan BGN. Ini adalah kejahatan yang dilakukan masyarakat sipil terhadap masyarakat lainnya dengan mencatut program negara,” tegas Fadli. Saat ini, penyidik telah mengamankan berbagai alat bukti, mulai dari dokumen perjanjian bodong hingga riwayat transfer bank yang menjadi bukti kuat dalam menjerat tersangka.

Respon Tegas Wakapolda Kepri: Kawal Sampai Tuntas

Menanggapi seriusnya kasus ini, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang berani bermain-main dengan program strategis nasional. Baginya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan SPPG adalah amanat negara untuk menyejahterakan rakyat, sehingga integritasnya harus dijaga ketat.

“Polda Kepri bersama BGN akan mengawal perkara ini hingga mendapatkan kepastian hukum tetap di pengadilan. Kita tidak ingin program mulia ini dinodai oleh perilaku korup atau percaloan di tingkat bawah. Kasus di Batam ini akan menjadi peringatan keras bagi wilayah lain,” kata Brigjen Pol Anom Wibowo dengan nada tegas.

Ironisnya, modus serupa dilaporkan mulai terdeteksi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya sindikat yang mencoba melakukan pungutan liar massal dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme resmi pendaftaran unit pelayanan gizi.

BGN ‘Turun Gunung’: Verifikasi SPPG Adalah Gratis!

Mendengar kabar miring dari Batam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Tim Verifikasi, Brigjen Pol (Purn) Soni Sanjaya, langsung terbang menuju Kepulauan Riau. Kehadirannya di Batam merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam atas upaya sabotase program prioritas Presiden melalui jalur ilegal.

Soni Sanjaya menegaskan dengan sangat lugas bahwa seluruh proses pengajuan, pendaftaran, hingga verifikasi titik lokasi SPPG tidak dipungut biaya sepeser pun. “Istilahnya, ini waktunya saya turun gunung. Selama ini kita di pusat fokus pada teknis pelaksanaan agar anak-anak Indonesia dapat gizi yang layak, ternyata ada oknum di bawah yang tega mencari untung di atas penderitaan rakyat,” ujar Soni.

Ia menambahkan, jika ada pihak yang menawarkan jasa ‘pelicin’ atau menjual titik lokasi dengan harga tertentu, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya ke pihak berwajib atau melalui kanal pengaduan resmi BGN. Soni juga menginstruksikan agar setiap titik SPPG yang terbukti menjadi objek jual beli segera dibatalkan atau statusnya di-drop sebagai bentuk sanksi tegas.

Waspadai Pencatutan Nama Pejabat

Dalam kesempatan tersebut, Soni Sanjaya juga mengungkapkan kekesalannya terhadap banyaknya oknum yang mencatut namanya untuk melancarkan aksi penipuan. Fenomena ini kerap terjadi di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pengawasan pusat. Ada oknum yang mengaku sebagai kerabat, keponakan, hingga orang kepercayaan pejabat BGN demi meyakinkan calon korbannya.

“Nama saya sering sekali dicatut. Ada yang mengaku saudara saya lalu menjanjikan kelolosan verifikasi. Saya minta masyarakat jangan mudah percaya. Program ini adalah program mulia, jangan dikotori oleh syahwat pribadi oknum-oknum tak bertanggung jawab,” lanjutnya. Saat ini, BGN telah menutup sementara pendaftaran program Makan Bergizi Gratis secara nasional guna melakukan validasi data penerima manfaat dan menertibkan administrasi di tingkat daerah.

Langkah Hukum Selanjutnya

Pihak Polresta Barelang saat ini tengah melakukan gelar perkara untuk menaikkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sejumlah saksi kunci, termasuk pengurus aktif yayasan dan perwakilan resmi dari BGN, telah dimintai keterangan untuk memperkuat konstruksi pasal yang akan disangkakan kepada HM.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat bahwa setiap program pemerintah yang bersifat masif dan berorientasi sosial seringkali menjadi sasaran empuk para pelaku kriminal. Transparansi dan kewaspadaan publik menjadi kunci utama agar program kesejahteraan rakyat dapat sampai ke tangan yang tepat tanpa harus melewati perantara yang merugikan secara finansial.

Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini atau ingin memantau berita hukum terbaru lainnya di Kepulauan Riau, pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan informasinya melalui kanal berita terpercaya yang konsisten mengungkap fakta di lapangan secara tajam dan berkarakter.