Gebrakan Global dari Bali: Menteri Agus Andrianto Buka WCPP 2026, Usung Visi Keadilan yang Menyembuhkan

UpdateKilat — Pulau Dewata kembali menjadi panggung utama bagi diplomasi hukum internasional. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, secara resmi membuka perhelatan akbar The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) pada Selasa, 14 April 2026. Bertempat di Bali International Convention Center, kongres yang berlangsung hingga 17 April ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya mentransformasi sistem hukum global.

Melalui forum ini, Indonesia secara tegas menyuarakan pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan konvensional menuju pendekatan keadilan restoratif yang jauh lebih humanis. Dengan mengusung tema besar “Getting Smart on Justice: Healing Hearts, and Safer Societies,” Menteri Agus memaparkan visi masa depan di mana penegakan hukum tak lagi hanya mengandalkan jeruji besi, melainkan kecerdasan berbasis data dan empati.

Read Also

Skandal Korupsi Chromebook Kemendikbudristek: Eks Konsultan Teknologi Terancam 15 Tahun Penjara

Menyembuhkan Luka, Bukan Sekadar Menghukum

Dalam pidato pembukaannya yang penuh penekanan, Menteri Agus Andrianto menyatakan bahwa dinamika dunia saat ini menuntut perubahan fundamental. Menurutnya, sistem pemasyarakatan modern harus mampu melampaui konsep pemenjaraan tradisional yang bersifat retributif atau pembalasan.

“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi tentang pemulihan,” tegas sang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menambahkan bahwa restorative justice menjadi kunci utama di mana hukum bertujuan untuk melakukan reintegrasi sosial. Fokusnya bukan hanya pada pelaku, melainkan juga menyentuh aspek pemulihan bagi korban dan masyarakat umum guna merajut kembali hubungan sosial yang sempat koyak akibat tindak pidana.

Membangun Masyarakat yang Lebih Aman

Terkait visi menciptakan masyarakat yang lebih aman (safer society), Menteri Agus menyoroti peran krusial Balai Pemasyarakatan (Bapas). Melalui fungsi pembimbingan dan pengawasan yang ketat namun suportif, Bapas diharapkan menjadi garda terdepan dalam memutus rantai residivisme—kecenderungan mantan narapidana untuk mengulangi tindak pidana.

Read Also

Skandal Pemerasan di Tulungagung: KPK Telusuri Modus ‘Surat Pengunduran Diri Siluman’ Pejabat OPD

Keberhasilan program pidana alternatif dan pembebasan bersyarat dipandang sebagai solusi cerdas untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus menciptakan harmoni antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Forum WCPP 2026 ini pun menjadi ruang strategis bagi 44 negara untuk bertukar praktik terbaik dan merumuskan model pembinaan yang ideal di tingkat dunia.

Diplomasi Hukum di Tengah Geopolitik Dunia

Kehadiran lebih dari 400 delegasi internasional, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum, menunjukkan kepercayaan dunia yang besar terhadap kepemimpinan Indonesia. Hal ini terasa sangat signifikan mengingat saat ini eskalasi geopolitik dunia tengah berada dalam dinamika yang menantang. Bagi Menteri Agus, terpilihnya Bali sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan.

Read Also

Dorong BUMD Jakarta Ekspansi Internasional, Pramono Anung: Jangan Cuma Jadi Jago Kandang!

“Dipilihnya Bali tidak terlepas dari nilai budayanya yang merepresentasikan wajah Indonesia, di mana kearifan lokal berjalan seiring dengan kemajuan zaman,” tuturnya. Selain itu, keterlibatan aktif para Warga Binaan dalam mendukung acara—melalui pameran produk-produk karya mereka—mendapat apresiasi tinggi. Hal ini membuktikan bahwa mereka tetap bisa produktif dan memiliki daya saing meski berada di balik tembok pembinaan.

Melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, Indonesia terus membuka diri terhadap masukan global guna menyempurnakan pola pembinaan yang adaptif. Harapannya, kongres empat hari ini tidak hanya menghasilkan dokumen di atas kertas, tetapi aksi nyata untuk mewujudkan sistem keadilan yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan di seluruh penjuru dunia.