Skandal Korupsi Tulungagung: KPK Seret Bupati Gatut Sunu dan Sang Adik ke Jakarta

UpdateKilat — Jagat politik di Jawa Timur kembali diguncang oleh aksi nyata pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pucuk pimpinan di Kabupaten Tulungagung. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik tidak hanya mengamankan Bupati Gatut Sunu Wibowo, tetapi juga menyeret sang adik kandung, Jatmiko Dwi Seputro, ke Gedung Merah Putih di Jakarta.

Jatmiko, yang dikenal sebagai politisi dari PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Tulungagung terpilih periode 2024–2029, kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Kehadiran Jatmiko dalam daftar pihak yang diamankan menambah drama dalam pusaran kasus korupsi yang tengah dibongkar oleh lembaga antirasuah tersebut.

Eskalasi Pemeriksaan dan Pengiriman ke Jakarta

Pasca penangkapan yang dilakukan pada Jumat sore, suasana di Mapolres Tulungagung mendadak tegang. Setidaknya 18 orang, mayoritas pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjalani pemeriksaan maraton hingga Sabtu pagi. Hasilnya, KPK memutuskan untuk memboyong 13 orang ke markas besar mereka di Jakarta guna pendalaman lebih lanjut.

Read Also

Skandal Pemerasan di Tulungagung: KPK Telusuri Modus ‘Surat Pengunduran Diri Siluman’ Pejabat OPD

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi mengenai identitas mereka yang dibawa. “Dari 13 orang yang diterbangkan ke Jakarta, terdiri dari bupati, 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang dari pihak luar pemerintahan yang berafiliasi dengan kasus ini,” jelas Budi saat memberikan keterangan kepada awak media.

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim UpdateKilat, operasi OTT KPK ini dipicu oleh dugaan suap terkait proyek atau perizinan di lingkungan Pemkab Tulungagung. Dalam penangkapan tersebut, petugas dikabarkan berhasil mengamankan sejumlah uang tunai yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, yang diduga kuat sebagai bagian dari komitmen fee.

Meskipun Jatmiko turut diamankan, peran pastinya dalam konstruksi perkara ini masih menjadi teka-teki. Penyidik masih membedah apakah keterlibatannya berkaitan dengan posisinya sebagai anggota dewan atau kapasitas lainnya sebagai orang dekat bupati.

Read Also

Gebrakan Global dari Bali: Menteri Agus Andrianto Buka WCPP 2026, Usung Visi Keadilan yang Menyembuhkan

Sikap Partai Terhadap Penangkapan Kader

Kabar terseretnya Jatmiko dalam operasi ini langsung direspons oleh DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Erma Susanti, selaku Ketua DPC, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

“Kami telah menerima informasi mengenai kader kami yang diamankan. Saat ini, partai dalam posisi menunggu dan menghormati penuh proses hukum yang berlaku. Kami juga tengah mencermati bagaimana status hukum yang akan ditetapkan, apakah sebagai saksi atau tersangka,” tutur Erma diplomatis.

Kini, publik Tulungagung menanti kejelasan status hukum para pejabat tersebut. Kasus ini seolah menjadi pengingat keras bahwa pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah tetap menjadi prioritas utama demi mencegah praktik suap dan gratifikasi yang merugikan rakyat.

Read Also

Babak Baru Kasus ‘Mens Rea’: Pandji Pragiwaksono Kedepankan Dialog Hangat dengan Pelapor di Polda Metro Jaya