Strategi Baru Subsidi Energi: DPR Desak Reformasi Distribusi BBM dan LPG Agar Lebih Tepat Sasaran

UpdateKilat — Di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian harga minyak dunia, kebijakan energi domestik Indonesia kini berada di bawah sorotan tajam. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dibarengi dengan langkah berani: reformasi subsidi yang lebih radikal dan tepat sasaran.

Said menilai, menjaga harga tetap stabil adalah langkah krusial untuk melindungi daya beli masyarakat yang saat ini sedang mengalami tekanan. Menaikkan harga di situasi transisi ekonomi dianggap hanya akan menambah beban hidup rakyat kecil. Meski begitu, Said mengingatkan bahwa ruang fiskal negara tidak boleh terus dikuras oleh penyaluran subsidi yang salah sasaran.

Read Also

Bareskrim Libas Sindikat Ekstasi Rp14,5 Miliar: Terungkapnya Strategi ‘Remot Kontrol’ dari Balik Lapas Palembang

Transformasi Digital: Mengadopsi Sistem Biometrik

Salah satu poin revolusioner yang diusulkan oleh Said adalah modernisasi sistem distribusi subsidi LPG. Ia mendorong pemerintah untuk berkaca pada keberhasilan India dalam mengelola bantuan energi. Said mengusulkan penggunaan sistem data biometrik untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak.

“Sistem ini memiliki keunggulan utama dalam meminimalisir manipulasi. Karena subsidi tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai secara langsung, akuntabilitasnya jauh lebih terjaga,” ungkap Said. Dengan sistem ini, subsidi ditargetkan hanya untuk 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, mencakup pelaku usaha mikro, nelayan kecil, hingga buruh tani yang berada di desil 6 ke bawah.

Validasi Data Kendaraan dan Larangan BBM Bersubsidi

Beralih ke sektor transportasi, Said Abdullah mendesak Pertamina untuk melakukan validasi ulang terhadap data pengguna BBM bersubsidi. Langkah konkret yang diusulkan adalah integrasi data antara Pertamina dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Kepolisian RI.

Read Also

Menuju Muktamar NU: Prof Niam Sholeh Tegaskan Pentingnya Kembali ke Khittah Qanun Asasi

UpdateKilat mencatat, Said secara tegas menyarankan agar kendaraan roda empat milik pribadi dilarang mengonsumsi Solar subsidi maupun Pertalite. Menurutnya, pemilahan ini penting agar anggaran negara tidak habis digunakan oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan.

Efisiensi Sektor Kelistrikan

Tidak hanya menyentuh sektor bahan bakar dan gas, reformasi ini juga mencakup evaluasi subsidi listrik. Masyarakat yang masuk dalam kategori sejahtera diharapkan secara sadar beralih dari penggunaan daya 900 VA ke bawah. Hal ini dilakukan agar beban negara semakin ringan dan alokasi dana bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih produktif.

“Jika kita mampu melakukan reformasi kebijakan ini lebih awal, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih kuat untuk menghadapi potensi guncangan harga minyak di masa depan atau oil shock,” tutup Said Abdullah. Dengan sistem yang lebih tertata, subsidi energi diharapkan tidak lagi menjadi beban, melainkan instrumen pemerataan ekonomi yang nyata.

Read Also

Kawal Pembangunan dari Akar: Jaksa Agung ST Burhanuddin Pertegas Peran Program Jaga Desa untuk Masa Depan Bangsa