Babak Akhir Sidang Nadiem Makarim: Puluhan Guru Besar UI ‘Turun Gunung’ Ajukan Amicus Curiae sebagai Benteng Keadilan

UpdateKilat — Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mendadak riuh dengan kehadiran deretan intelektual ternama pada Selasa (9/6/2026). Kedatangan mereka bukan tanpa alasan kuat. Di tengah proses hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, para akademisi ini hadir untuk memberikan kesaksian moral melalui dokumen Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan.

Gerakan Moral dari Menara Gading: Menjaga Integritas Peradilan

Sidang yang telah memasuki agenda pembacaan replik dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini menjadi magnet perhatian publik. Namun, sorotan kali ini bukan hanya tertuju pada argumen jaksa maupun pembelaan terdakwa, melainkan pada langkah konkret para guru besar, khususnya dari Universitas Indonesia (UI), yang memilih untuk tidak tinggal diam melihat jalannya proses hukum.

Read Also

Darurat Sampah Nasional: Kerisauan Presiden Prabowo dan Ambisi Besar Mewujudkan Indonesia Bersih 2028

Gerakan ini dipelopori oleh kegelisahan kolektif terhadap integritas sistem peradilan. Amicus Curiae yang diserahkan menjadi simbol bahwa dunia akademik tetap memantau bagaimana keadilan ditegakkan. Langkah ini diambil bukan untuk mengintervensi teknis perkara, melainkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keadilan substantif yang sering kali tergerus oleh formalitas hukum.

Profesor Sulistyowati Irianto: Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Penghakiman Keliru

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, Prof. Sulistyowati Irianto, berdiri tegak di depan awak media untuk menjelaskan esensi kehadiran mereka. Baginya, kasus yang menjerat Nadiem Makarim bukan sekadar urusan administrasi negara, melainkan ujian bagi kejujuran penegakan hukum pidana di Indonesia.

Read Also

Ammar Zoni Divonis 7 Tahun Penjara: Jejak Kelam di Rutan Salemba dan Nasib Sang Aktor di Ujung Palu Hakim

“Dalam prinsip hukum pidana, satu kesalahan dalam menghukum seseorang adalah luka bagi kemanusiaan. Ini menyangkut kebebasan individu yang jika sekali dirampas secara tidak adil, akan sulit dipulihkan namanya,” tegas Sulistyowati. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini muncul secara organik dari para akademisi yang mengendus adanya indikasi ‘permainan’ hukum yang tidak sehat dalam kasus ini. Berdasarkan pengamatan mereka terhadap persidangan-persidangan sebelumnya, Sulistyowati menilai bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Nadiem sering kali lemah dan berhasil dipatahkan oleh fakta-fakta di persidangan.

Tekanan Luar Biasa terhadap Majelis Hakim

Senada dengan Sulistyowati, Prof. Manneke Budiman dari Fakultas Ilmu Budaya UI menyoroti aspek psikologis dan sosiologis dari persidangan ini. Ia mengakui bahwa perkara yang melibatkan tokoh publik sekaliber Nadiem Makarim membawa beban ekspektasi dan tekanan yang luar biasa, baik bagi terdakwa maupun majelis hakim yang bertugas memutus perkara.

Read Also

Momen Haru Idul Adha di Rutan KPK: Eny Retno Bawa Tempe Goreng dan Kenangan Muzdalifah untuk Gus Yaqut

“Kami menyadari bahwa hakim memikul beban berat di pundaknya. Ada tekanan dari berbagai arah, baik opini publik maupun kepentingan lainnya. Kehadiran kami melalui Amicus Curiae adalah untuk memberikan dukungan moral. Kami ingin mengatakan kepada majelis hakim bahwa mereka tidak sendirian dalam menjaga independensi,” ujar Manneke. Baginya, dukungan ini penting agar hakim tetap berani memutus berdasarkan hati nurani dan fakta hukum, tanpa terpengaruh oleh narasi yang dipaksakan di luar persidangan.

Daftar Panjang Intelektual di Belakang Gerakan Sahabat Pengadilan

Langkah ini didukung oleh daftar panjang nama-nama besar di dunia akademik, jurnalistik, hingga aktivis hak asasi manusia. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa keresahan ini bersifat lintas disiplin, mulai dari ahli hukum, budayawan, hingga sosiolog. Berikut adalah daftar tokoh yang turut menandatangani dokumen Amicus Curiae tersebut:

• Prof. Sulistyowati Irianto (UI)
• Prof. Teddy Prasetyono (UI)
• Prof. Manneke Budiman (UI)
• Prof. F. Ery Seda (UI)
• Prof. Fentiny Nugroho (UI)
• Prof.em. Daldiyono (UI)
• Prof.em. Mayling Oey-Gardiner (UI)
• Prof.em. Riris K.Toha Sarumpaet (UI)
• Prof. Maria Farida Indrati (UI)
• Prof. L Meily Kurniawidjaja (UI)
• Prof. Bernardus Y. Nugroho (UI)
• Prof. Em. Tri Budi W. Raharfjo (UI)
• Prof. em. Hadi Pratomo (UI)
• Prof. em. Melani Budianta (UI)
• Prof. Ratih Lestarini (UI)
• Prof. Sonny Priyarsono (IPB)
• Dr. Suraya Afif (UI)
• Dr. Theresia Dyah Wirastri (UI)
• Dr. L.I. Nurtjahyo (UI)
• Dr. Raphaella Dewantari Dwianto (UI)
• Dr. Gabriel Andari Kristanto (UI)
• Dr. V. Sutarmo Setiadji (UI)
• Dr. Widyo Suwasto (UI)
• Dr. Johannes Sutoyo (UI)
• Agnes Sri Poerbasari (UI)
• Hendra Henny Andries (UI)
• Sandrayati Moniaga (Komnas HAM)
• Iwan Dwi Laksono (JAMAN)
• Damar Juniarto (UPNVJ)
• Yoseph Billie Dosiwoda
• Ayu Utami (Novelis)
• Agnes Aristiarini (Jurnalis Senior)
• Maria Hartiningsih (Jurnalis Senior)

Menganalisis Kasus Chromebook: Kebijakan atau Korupsi?

Sebagai kilas balik, kasus yang menempatkan Nadiem Makarim di kursi pesakitan ini bermula dari program pengadaan ribuan unit laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri. Program yang awalnya diniatkan sebagai akselerasi digitalisasi pendidikan ini kemudian dituding mengalami penggelembungan harga dan penyalahgunaan wewenang.

Namun, kubu Nadiem secara konsisten menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bertujuan murni untuk kepentingan siswa. Replik jaksa yang dibacakan dalam sidang kali ini pun disebut-sebut oleh tim kuasa hukum tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan saksi. Perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan pembela inilah yang menjadi titik krusial mengapa para akademisi merasa perlu ‘turun gunung’.

Harapan untuk Masa Depan Hukum Indonesia

Kehadiran para tokoh ini membawa pesan yang mendalam bagi publik. Bahwa dalam negara hukum yang sehat, suara dari kalangan intelektual harus didengar sebagai pengimbang. Mereka tidak meminta Nadiem dibebaskan tanpa alasan, melainkan menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya tanpa adanya kriminalisasi terhadap kebijakan pendidikan yang bersifat strategis.

Kini, bola panas berada di tangan majelis hakim. Dengan adanya dukungan moral dari puluhan guru besar ini, diharapkan putusan yang diambil nantinya benar-benar mencerminkan kebenaran materiil. Sidang ini bukan sekadar tentang nasib seorang Nadiem Makarim, melainkan tentang bagaimana Indonesia memperlakukan para pengambil kebijakan yang mencoba melakukan terobosan di tengah birokrasi yang rumit.

Apakah Amicus Curiae ini akan menjadi pertimbangan kuat bagi hakim dalam menyusun putusan akhir? Publik kini menanti dengan harapan besar bahwa pengadilan Tipikor Jakarta mampu membuktikan tajamnya pedang keadilan tanpa harus mengorbankan integritas dan kebenaran.