Harga BBM Nonsubsidi Meroket, Pramono Anung Siapkan Strategi Jitu Dorong Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum

Budi Santoso | UpdateKilat
20 Apr 2026, 10:56 WIB
Harga BBM Nonsubsidi Meroket, Pramono Anung Siapkan Strategi Jitu Dorong Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum

UpdateKilat — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku efektif sejak Sabtu (18/4/2026) memicu respons cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan biaya transportasi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi jangka panjang dengan memperkuat ekosistem kendaraan publik di ibu kota.

Breakthrough: Transportasi Umum Sebagai Solusi Utama

Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah merancang berbagai terobosan strategis. Tujuannya jelas: mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar bersedia meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Menurutnya, momentum kenaikan harga BBM ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan mobilitas di Jakarta.

Read Also

Lawan Aksi Premanisme, UpdateKilat Pantau Rencana Pendirian Posko Tiga Pilar di Tanah Abang

Lawan Aksi Premanisme, UpdateKilat Pantau Rencana Pendirian Posko Tiga Pilar di Tanah Abang

“Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM nonsubsidi ini makin berkurang dengan cara mendorong mereka untuk mau naik transportasi umum,” ujar Pramono dalam pernyataan resminya yang diterima tim redaksi pada Senin (20/4/2026).

Sikap Tegas Pemprov DKI Terkait Subsidi

Terkait kebijakan harga, Pramono menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui PT Pertamina (Persero). Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan menyelaraskan langkah dengan kebijakan nasional tersebut. Selain itu, Pramono juga memberikan sinyal tegas bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan subsidi tambahan bagi pengguna BBM nonsubsidi.

“Untuk BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga berapapun penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan, Pemerintah DKI Jakarta tentunya akan mengikuti hal tersebut. Dan untuk subsidi tambahan kepada pengguna (nonsubsidi), Pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukannya,” tambah Pramono menjelaskan duduk perkara kebijakan tersebut.

Read Also

Pabrik Narkoba Jenis Zenith di Semarang Dibongkar, Polisi Sita 1,8 Ton Bahan Baku

Pabrik Narkoba Jenis Zenith di Semarang Dibongkar, Polisi Sita 1,8 Ton Bahan Baku

Rincian Perubahan Harga BBM Nonsubsidi

Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Pertamina, kenaikan harga per 18 April 2026 mencatatkan angka yang cukup signifikan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah rincian penyesuaiannya:

  • Pertamax Turbo: Kini dibanderol Rp 19.400 per liter, melompat dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp 13.100 per liter.
  • Dexlite: Mengalami kenaikan menjadi Rp 23.600 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.200 per liter.
  • Pertamina Dex: Ditetapkan pada harga Rp 23.900 per liter, naik drastis dari posisi Rp 14.500 per liter.

Meskipun lini produk nonsubsidi mengalami lonjakan, kabar baik bagi masyarakat menengah ke bawah adalah bertahannya harga BBM subsidi dan beberapa jenis BBM lainnya. Pertamax (RON 92) tetap stabil di angka Rp 12.300 per liter, sementara Pertamax Green berada di harga Rp 12.900 per liter. Untuk BBM subsidi, jenis Pertalite tetap dijual seharga Rp 10.000 per liter dan Biosolar di angka Rp 6.800 per liter.

Read Also

Bareskrim Libas Sindikat Ekstasi Rp14,5 Miliar: Terungkapnya Strategi ‘Remot Kontrol’ dari Balik Lapas Palembang

Bareskrim Libas Sindikat Ekstasi Rp14,5 Miliar: Terungkapnya Strategi ‘Remot Kontrol’ dari Balik Lapas Palembang

Formula Harga Dasar

Penyesuaian harga ini diklaim telah sesuai dengan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak umum, khususnya jenis bensin dan solar yang didistribusikan melalui SPBU. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar energi global yang terus fluktuatif, yang pada akhirnya berdampak pada penyesuaian di tingkat domestik.

Dengan kebijakan ini, tantangan besar kini berada di pundak Pemprov DKI untuk membuktikan bahwa layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT benar-benar mampu menjadi substitusi yang nyaman, aman, dan hemat bagi warga Jakarta di tengah kenaikan biaya hidup.

Budi Santoso

Budi Santoso

Wartawan senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang berita politik dan peristiwa untuk Kilat News.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *