Skandal Laporan Palsu Foto AI: Pramono Anung Tegur Keras PPSU, Minta Kerja Nyata Tanpa Manipulasi

UpdateKilat — Integritas pelayanan publik di ibu kota kini tengah menjadi sorotan tajam. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan teguran keras kepada jajaran Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) agar berhenti terjebak dalam budaya asal bapak senang (ABS). Peringatan ini merupakan buntut dari temuan mengejutkan mengenai laporan warga di aplikasi JAKI yang ditindaklanjuti dengan menggunakan foto hasil rekayasa teknologi Kecerdasan Buatan atau AI.

Kronologi Skandal Foto AI di Kalisari

Insiden yang mencoreng wajah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bermula dari wilayah Kalisari. Alih-alih turun ke lapangan untuk menyelesaikan aduan masyarakat secara fisik, oknum petugas justru diduga menggunakan manipulasi foto AI guna memberikan kesan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan. Langkah instan ini dinilai sebagai tindakan yang tidak hanya tidak profesional, tetapi juga melukai kepercayaan publik.

Read Also

Misi Penyelamatan Pangan: Satgas PRR Pacu Rehabilitasi 42 Ribu Hektare Sawah Terdampak Bencana di Sumatra

Dalam forum Town Hall Meeting yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Rabu (15/4/2026), Pramono mengungkapkan kekecewaannya di hadapan para lurah, camat, hingga wali kota. Ia menegaskan bahwa kinerja PPSU harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, bukan hanya indah di atas kertas atau layar gawai.

Bukan Sekadar Menyenangkan Pimpinan

“Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan laporan atau hanya ingin menyenangkan pimpinan. Yang saya tuntut adalah kerja riil di lapangan,” tegas Pramono dengan nada bicara yang serius. Menurutnya, orientasi administratif yang manipulatif seperti ini merupakan penyakit birokrasi yang harus segera diputus akarnya.

Pramono memandang kasus di Kalisari ini sebagai alarm atau peringatan keras bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia tidak ingin melihat ruang sekecil apa pun bagi petugas untuk memalsukan data demi menjaga citra di depan atasan. Fokus utama pemerintahan saat ini adalah memberikan solusi nyata atas setiap masalah yang dilaporkan oleh warga Jakarta.

Read Also

Terkuak! Sisi Gelap Modus Beasiswa Mesir dalam Kasus Dugaan Pelecehan oleh Pendakwah SAM

Reformasi Sistem dan Transparansi Kerja

Menanggapi isu tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:

• Memperbaiki tata kelola laporan digital agar lebih akuntabel.
• Meningkatkan transparansi sistem verifikasi aduan di aplikasi JAKI.
• Mendorong pengawasan berjenjang yang lebih ketat dari tingkat kelurahan hingga wali kota.

“Kami terus memperbaiki sistem agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, kritik, bahkan sindiran dari warga Jakarta adalah modal penting bagi kami untuk berbenah diri,” tambahnya. Pramono juga mengingatkan bahwa dirinya sebagai Gubernur tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari garda terdepan seperti PPSU.

PPSU Sebagai Ujung Tombak Jakarta

Di akhir penyampaiannya, Pramono menitipkan pesan mendalam bahwa PPSU adalah wajah Jakarta yang sebenarnya di mata masyarakat. Jika garda terdepan ini bekerja dengan jujur dan giat, maka kepercayaan publik akan kembali menguat. Sebaliknya, tindakan manipulatif hanya akan menjauhkan pemerintah dari rakyatnya.

Read Also

Komitmen Mendagri Tito Karnavian: Perkuat Pengawasan Dana Otsus Demi Akselerasi Pembangunan Daerah

Melalui penegasan ini, diharapkan seluruh elemen pemerintah daerah mulai dari Gubernur hingga petugas lapangan memiliki visi yang sama: menghadirkan Jakarta yang bersih, responsif, dan bebas dari praktik manipulasi data.