Indonesia Jadi Tuan Rumah WCPP 2026: Mengawal Era Baru Reformasi Pemasyarakatan Dunia

UpdateKilat — Indonesia kembali menancapkan taringnya di panggung internasional dengan terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026. Perhelatan akbar yang berlangsung di Pulau Dewata, Bali, ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan sebuah manifestasi nyata dari ambisi Indonesia untuk memimpin transformasi sistem pemasyarakatan global yang lebih humanis dan adaptif.

Dihadiri oleh delegasi dari 44 negara, forum internasional ini menjadi ruang krusial untuk mendiskusikan reformasi hukum yang tidak lagi bertumpu pada aspek penghukuman semata, melainkan pada pemulihan. Fokus utamanya adalah membangun sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak asasi manusia.

Pergeseran Paradigma: Dari Pemenjaraan Menuju Pemulihan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam pidatonya memberikan sorotan tajam mengenai perubahan arah kebijakan hukum di tanah air. Ia menegaskan bahwa masa depan sistem peradilan tidak boleh lagi hanya dipandang melalui teruji besi penjara. Sebaliknya, pendekatan berbasis data dan berorientasi pada pemulihan harus menjadi fondasi utama.

Read Also

Teror Preman Tanah Abang: Palak Tukang Bubur Hingga Hancurkan Mangkuk, Tiga Pelaku Positif Narkoba Dibekuk

“Konsep restorative justice atau keadilan restoratif adalah kunci dalam membangun sistem hukum modern. Fokus kita saat ini adalah bagaimana memulihkan retakan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat luas,” ujar Agus di hadapan para delegasi dunia pada Selasa (14/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) akan semakin diperkuat. Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman melalui pengawasan yang ketat namun tetap mendidik, guna menekan angka residivisme.

Dialog Lintas Negara dan Fleksibilitas Hukum

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya ruang dialog seperti WCPP. Menurutnya, tidak ada satu model sistem pemasyarakatan tunggal yang bisa dipaksakan kepada seluruh negara, mengingat setiap bangsa memiliki karakteristik dan nilai budaya yang berbeda-beda.

Read Also

Mendagri Tito Karnavian Tekankan Transparansi Dana Otsus dan Keistimewaan demi Kesejahteraan Rakyat

Dalam forum tersebut, Yusril memaparkan bahwa sistem pemasyarakatan yang ideal harus mampu menyelaraskan empat pilar penting, yaitu:

• Penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih.
• Perlindungan maksimal bagi para korban kejahatan.
• Keamanan dan keselamatan masyarakat umum.
• Peluang reintegrasi sosial yang adil bagi para mantan narapidana.

Karya Warga Binaan: Bukti Kemandirian yang Mendunia

Sisi menarik lainnya dalam penyelenggaraan WCPP 2026 di Bali ini adalah pameran hasil karya warga binaan. Berbagai produk kerajinan tangan berkualitas tinggi hingga komoditas kreatif lainnya dipamerkan dan berhasil mencuri perhatian para delegasi internasional. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan kemandirian di lapas-lapas Indonesia telah berada di jalur yang benar.

Read Also

Lawan Aksi Premanisme, UpdateKilat Pantau Rencana Pendirian Posko Tiga Pilar di Tanah Abang

Apresiasi yang mengalir dari perwakilan mancanegara diharapkan dapat membuka jalan bagi produk-produk tersebut untuk menembus pasar global. Ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia yang aktif mendorong transformasi sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.