KPK Endus Aliran Dana Panas Bupati Tulungagung ke Forkopimda: Skandal ‘THR’ di Balik Pemerasan OPD

UpdateKilat — Tabir gelap yang menyelimuti kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kini perlahan mulai tersingkap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bergerak cepat mendalami aliran dana yang diduga berasal dari kantong para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ditengarai mengalir hingga ke jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak akan berhenti pada penetapan tersangka utama saja. Fokus penyidik saat ini adalah membedah secara mendalam bagaimana uang hasil pemerasan tersebut didistribusikan. “Jika memang diperlukan untuk memperkuat bukti, kami membuka peluang untuk memeriksa kembali para pejabat terkait. Proses pemeriksaan ini pun fleksibel; bisa dilakukan di Jakarta atau langsung jemput bola di Tulungagung agar lebih efektif,” ungkap Budi dalam keterangannya kepada tim media pada Selasa (14/4/2026).

Read Also

Insiden Jakarta Blackout: Drama Evakuasi 10 Penumpang Terjebak di Lift MRT Lebak Bulus

Menelisik Motif ‘THR’ dan Tekanan Terhadap OPD

Salah satu poin krusial yang tengah dibidik oleh penyidik adalah dugaan penggunaan dana tersebut untuk membiayai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi jajaran Forkopimda. Praktik ini diduga menjadi motif di balik tekanan yang diberikan kepada sedikitnya 16 kepala OPD di Tulungagung untuk menyetorkan sejumlah uang. KPK ingin memastikan apakah dana tersebut benar-benar dinikmati oleh pihak luar sebagai bentuk “upeti” rutin sebagai bagian dari dinamika birokrasi yang menyimpang.

Penyidik juga menaruh perhatian besar pada asal-usul uang yang disetorkan oleh para pejabat daerah tersebut kepada tersangka. Ada indikasi kuat bahwa uang itu bukan berasal dari kekayaan pribadi yang sah, melainkan hasil dari pinjaman atau bahkan praktik pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab. “Kami sedang menelusuri apakah ada kaitan antara setoran ini dengan janji-janji proyek di masa depan atau murni pemerasan,” tambah Budi.

Read Also

Diplomasi Tingkat Tinggi di Kremlin: Presiden Prabowo Siap Hadiri Agenda Internasional di Rusia Atas Undangan Putin

Jejak Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung

Kasus yang mengguncang publik Jawa Timur ini bermula dari sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Jumat (10/4/2026). Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Yoga Dwi Ambal, sebagai tersangka utama. Gatut diduga kuat memegang kendali atas skema setoran rutin dan memiliki peran sentral dalam menentukan pemenang lelang berbagai proyek strategis di wilayahnya.

Meskipun konstruksi perkara awal telah terbentuk, Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui adanya keterbatasan waktu pada tahap awal penyelidikan pasca-penangkapan. Oleh karena itu, pengembangan kasus ini dipastikan akan dilakukan secara lebih menyeluruh guna menjaring siapa pun yang terlibat dalam lingkaran setan korupsi ini. “Proses hukum akan kami jalankan secara transparan dan akuntabel demi rasa keadilan masyarakat di Tulungagung,” tutup Budi mengakhiri keterangannya.

Read Also

Menjaga Marwah Ikon Betawi: Pramono Anung Tegaskan Larangan Ondel-ondel Ngamen di Jalanan