Wamendagri Bima Arya Dorong WFH ASN Jadi Revolusi Budaya Kerja dan Solusi Efisiensi Energi

UpdateKilat — Paradigma baru dalam birokrasi Indonesia kini tengah digulirkan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, secara tegas mendorong implementasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Baginya, langkah ini bukan sekadar respons terhadap situasi darurat, melainkan sebuah transformasi fundamental menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Bima Arya menekankan bahwa esensi WFH melampaui isu penghematan energi semata. Ini adalah upaya menciptakan budaya kerja baru di lingkungan birokrasi agar tidak lagi kaku dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat luas.

Transformasi di Jantung Pemerintahan Daerah

Dalam kunjungannya saat memantau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi pada Jumat (10/4/2026), Bima memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan infrastruktur digital di wilayah tersebut. Tercatat, sekitar 40 persen ASN di Pemerintah Kota Bekasi telah sukses menjalankan sistem kerja remote ini tanpa mengganggu ritme organisasi.

Read Also

Jejak Senyap Ki Bedil: Sang Maestro Senjata Api Ilegal yang Bersembunyi di Balik Bayang-Bayang Cipacing

“Prinsip efisiensi ini memiliki dimensi yang luas. Kita tidak hanya bicara soal mengurangi ketergantungan pada pasokan BBM internasional, tetapi juga tentang pembentukan kultur kerja baru di mana semua elemen birokrasi terbiasa dengan pola yang lebih cerdas dan lincah. Arah kebijakan kita memang menuju ke sana,” ungkap mantan Wali Kota Bogor tersebut.

Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keberpihakan Rakyat

Bima Arya juga menginstruksikan setiap pemerintah daerah untuk segera melakukan kalkulasi mendalam terkait efisiensi anggaran daerah yang dihasilkan dari kebijakan ini. Fokus utamanya adalah penghematan konsumsi BBM, penggunaan air, hingga efisiensi listrik di gedung-gedung pemerintahan. Langkah ini dipandang krusial sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi nasional.

Read Also

Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Jakarta Aman, Warga Diimbau Tak Perlu Panic Buying

Di tengah dinamika geopolitik global yang dinamis, Bima memastikan bahwa kondisi APBN dan cadangan BBM nasional tetap dalam zona aman. Beliau menegaskan bahwa ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz berada pada level yang relatif rendah. “Prioritas utama Presiden dan pemerintah saat ini adalah memastikan ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, tetap terjaga dan tidak terbebani oleh gejolak harga energi,” tegasnya.

Pelayanan Publik Tetap Menjadi Prioritas Utama

Meski mendorong fleksibilitas kerja, Bima Arya menjamin bahwa kualitas pelayanan publik tidak akan merosot. Sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan keamanan dan kebutuhan dasar warga tetap beroperasi secara penuh di lapangan. Instansi esensial seperti Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, hingga urusan Sumber Daya Air dipastikan tidak menerapkan WFH.

Read Also

Babak Baru Kasus ‘Mens Rea’: Pandji Pragiwaksono Kedepankan Dialog Hangat dengan Pelapor di Polda Metro Jaya

Sementara itu, untuk unit layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perizinan, pemerintah menerapkan kebijakan hybrid dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai yang bekerja dari kantor (WFO). Untuk menjaga integritas, sistem pengawasan ketat berbasis pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi telah disiapkan. Sanksi tegas akan diberikan bagi oknum ASN maupun pejabat yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Menutup pernyataannya, Bima juga memuji inisiatif penggunaan transportasi publik dan sepeda oleh para pegawai di Bekasi. Beliau berharap pengembangan kendaraan listrik untuk transportasi umum dapat terus diperluas demi mendukung efisiensi energi nasional yang lebih berkelanjutan.